Lebih dari tiga dekade usai runtuhnya Uni Sovyet, Republik Ceko resmi melarang ideologi komunisme. Nahas bagi partai komunis KSCM yang kini terancam dibubarkan paksa, kendati memegang mandat politik di parlemen.
Bagi musuh komunisme di Republik Ceko, terbitnya larangan pemerintah adalah akhir dari sebuah pergulatan panjang. Sudah sejak lebih dari tiga puluh tahun setelah Revolusi Beludru pada November 1989, mereka menuntut pemberangusan komunisme di dalam negeri.
Tuntutan itu kini menjadi kenyataan. Pada pertengahan Juli lalu, Presiden Petr Pavel menandatangani amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara jelas menyamakan nazisme dan komunisme di Republik Ceko. Undang-undang ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Perubahan undang-undang diinisiasi oleh gerakan "November Belum Berakhir”. Gerakan ini dipimpin oleh bekas tokoh mahasiswa pada masa Revolusi Beludru yang kemudian menjadi senator, Martin Mejstrik.
Selain itu, para sejarawan dari Institut Ceko untuk Studi Rezim Totaliter (USTR) turut bergabung dalam penggarapan RUU ini.
Pada akhir Mei 2025, RUU tersebut telah disahkan oleh parlemen dan kelompok kerja parlemen serta politisi koalisi pemerintahan pro-Eropa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Petr Fiala.
"Siapa pun yang mendirikan, mendukung, atau menyebarkan gerakan nasionalis-komunis atau gerakan lain yang terbukti bertujuan untuk menekan hak dan kebebasan manusia, atau menyebarkan kebencian rasial, etnis, nasional, agama, atau kelas, atau kebencian terhadap kelompok orang lain, akan dihukum dengan penahanan selama satu hingga lima tahun” - demikian bunyi baru Pasal 403 KUHP Republik Ceko.
Ingin melindungi demokrasi negara hukum
"Tujuan rancangan undang-undang ini adalah untuk menghilangkan perbedaan yang tidak adil antara dua ideologi totaliter pelaku kriminal di abad ke-20,” jelas Kamil Nedvedicky, wakil direktur USTR, pada akhir Mei lalu.
"Keduanya— nazisme dan komunisme—secara jelas bertujuan untuk memberangus hak dan kebebasan dasar, sehingga masuk akal dan adil jika hukum pidana Ceko secara secara jelas mengatur hal ini,” lanjut Nedvedicky. "Ini bukan soal ideologi, melainkan perlindungan negara hukum demokratis.”
Meski berukuran kecil, Partai Komunis Bohemia dan Moravia (KSCM) sukses bertahan lebih dari tiga dekade di negara berpenduduk sepuluh juta orang tersebut. Bahkan dari pemilu parlemen terakhir yang dilangsungkan empat tahun lalu, KSCM tidak hanya berhasil memperoleh kursi, tetapi juga menduduki sejumlah posisi wakil ketua di parlemen.
Babis: "Bagi saya, mereka bukan komunis”
KSCM bersama beberapa partai-partai kecil lain membentuk koalisi Stacilo! dalam Parlemen Eropa 2024 lalu. Sebagian besar jajak pendapat saat ini menunjukkan bahwa Stacilo! akan melampaui batas lima persen dalam pemilihan umum Ceko di bulan Oktober 2025.
Figur sentral partal ANO dalam berkompetisi pada pemilu Ceko mendatang yang juga mantan Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis, menyatakan bahwa ia tidak menganggap koalisi Stacilo berideologi komunis dan tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai-partai tersebut.
Upaya bungkam oposisi?
Undang-Undang baru ini berpotensi melarang KSCM, seperti yang terjadi pada Partai Buruh Ceko yang dibubarkan pada tahun 2010 karena terkait dengan ideologi nasionalis-komunis. Pemimpin KSCM, Katerina Konecna, menjelaskan kepada DW bahwa amandemen undang-undang yang diterapkan saat ini merupakan serangan politik dari koalisi pemerintah terhadap partainya.
"Ini adalah upaya sistematis dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan korup di bawah Petr Fiala untuk membungkam kritikus-kritikus terbesarnya. Hal ini jelas tidak memiliki tempat dalam masyarakat demokratis,” kata Konecna. "Menariknya,” tambahnya, "undang-undang ini ditandatangani oleh Petr Pavel—yang sendiri pernah menjadi anggota Partai Komunis Ceko (KSC), bahkan dipandang sebagai sosok terkemuka pada partai tersebut.”
Presiden Petr Pavel adalah anggota KSC
Faktanya, Presiden Ceko, yang bekas tentara, sempat menjadi anggota partai komunis hingga berakhirnya Uni Sovyet pada tahun 1989. "Itu adalah keputusan yang jelas tidak membuat saya bangga,” komentarnya sebelum pemilihan presiden lebih dari dua tahun lalu.
"Saya pikir, tiga puluh tahun terakhir yang saya dedikasikan untuk membangun Republik Ceko yang lebih aman menjadi simbol permintaan maaf saya kepada masyarakat,” mengutip jawabannya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Denik Blesk, lima tahun lalu. Pavel menjabat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko dari 2012 hingga 2015 dan sebagai Ketua Komite Militer NATO selama lebih dari tiga tahun sejak 2015.
Ketua Umum KSCM, Konecna, juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya menangani masalah-masalah yang dihadapi warga Ceko, "seperti harga energi yang tinggi atau biaya perumahan yang tidak terjangkau”. Bukan malah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk membungkam kritikus. "Kami tidak akan terintimidasi, bahkan jika mereka mengancam kami ratusan kali dan memenjarakan kami!” tegas Konecna.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizky Nugraha
ind:content_author: Luboš Palata