PIKIRAN RAKYAT –
Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, angkat bicara soal maraknya pelaku usaha kafe dan restoran yang mengganti lagu dengan rekaman suara alam atau kicauan burung sebagai upaya menghindari kewajiban membayar royalti musik.
Menurut Dharma, meskipun bukan lagu, rekaman suara burung atau alam tetap tergolong fonogram yang dilindungi hak terkait. Hak tersebut dimiliki oleh produser yang merekam dan merilis suara tersebut secara komersial.
“Putar lagu rekaman suara burung, suara apa pun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut, jadi tetap harus dibayar,” ujar Dharma dalam keterangan tertulis.
Dharma menyayangkan munculnya anggapan bahwa kewajiban membayar royalti dianggap membebani pelaku usaha. Menurutnya, royalti adalah bentuk penghargaan terhadap karya intelektual dan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta.
“Harus bayar dong, itu ada hak pencipta. Itu Undang-Undang. Bagaimana kita pakai sebagai menu tapi enggak mau bayar? Jangan bangun narasi seolah rekaman suara alam itu solusi,” tegasnya.
Klarifikasi Soal Narasi yang Menyesatkan
Lebih lanjut, Dharma mengkritik adanya narasi bahwa LMKN berusaha “mematikan” usaha kecil seperti kafe atau restoran. Ia menyebut pandangan tersebut keliru dan tidak berdasar hukum.
“Ada narasi yang sengaja dibangun keliru, seakan-akan (kami) mau mematikan kafe. Padahal mereka belum bayar, tapi sudah menyebarkan narasi seolah dizalimi,” ungkapnya.
Dharma juga menegaskan bahwa lagu-lagu internasional yang diputar di tempat usaha juga dikenai royalti. Hal ini karena Indonesia terikat dalam kerja sama dan perjanjian internasional terkait hak cipta.
“Kalau pakai lagu luar negeri, tetap harus bayar. Kita punya kerja sama internasional dan kita juga membayar ke luar negeri,” jelasnya.
Menurutnya, royalti yang ditarik dari pelaku usaha tidak akan membebani bisnis secara signifikan. Bahkan, tarif yang berlaku di Indonesia disebut sangat rendah dibandingkan dengan negara lain.
Tarif royalti untuk restoran dan kafe sendiri telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha dikenai:
- Rp 60.000 per kursi per tahun untuk royalti pencipta, dan
- Rp 60.000 per kursi per tahun untuk hak terkait.
Dharma menegaskan bahwa LMKN juga mempertimbangkan kondisi usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk memberi penghitungan hari operasional yang tidak penuh 365 hari.
“Kami tahu ada bulan puasa dan hari libur lainnya. Kami beri kelonggaran. UMKM bisa mendapatkan keringanan,” katanya.
Isu royalti musik kembali ramai usai kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan restoran Mi Gacoan di Bali. LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melaporkan restoran tersebut atas dugaan memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak 2022.
Pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan, I Gusti Ayu Sasih Ira, kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dharma mengimbau seluruh pelaku usaha agar menaati peraturan yang berlaku dan tidak mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa izin.
“Kami memberikan kemudahan untuk berusaha. Tapi kalau usaha itu sehat, tentunya pemilik hak juga harus sehat. Jangan rampas hak orang lain untuk meraih keuntungan. Patuh hukum, selesai,” pungkasnya.***