PIKIRAN RAKYAT BMR – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) terus memperkuat komitmen dalam mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026 yang melibatkan lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Bolmong, Abdullah Mokoginta, saat membuka konsultasi publik penyusunan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 di Kantor Bappeda Bolmong pada Rabu, 6 Agustus 2025.
"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Semua harus berjalan secara terintegrasi dan berbasis data yang valid," tegas Abdullah dalam sambutannya.
Abdullah menyampaikan bahwa Bupati Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta secara tegas meminta seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergi program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.
"Program antar sektor harus saling melengkapi. Tujuannya bukan hanya mengangkat warga dari garis kemiskinan, tetapi juga menjaga agar kesejahteraan mereka terus meningkat secara berkelanjutan," lanjutnya.
Abdullah menambahkan bahwa penyusunan RAT 2026 ini menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program kerja dengan target nasional serta memperkuat evaluasi dan kemitraan bersama pihak non-pemerintah.
“Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah menjadi alasan pentingnya menggandeng sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mendukung implementasi program-program pengentasan kemiskinan,” katanya.
Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, sebelumnya juga menyampaikan bahwa upaya menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi membutuhkan kerja keras dan konsistensi seluruh pihak.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 0,5–0,8 persen dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan ekonomi menurun ke angka 0,29–0,32 pada tahun 2045.
Yusra menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan di wilayahnya akan dilakukan melalui optimalisasi program lintas sektor dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa serta melibatkan lembaga non-pemerintah.
"Ini menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bolmong,"kata Yusra.***