Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari Rabu (17/9/2025) resmi memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada dua tokoh penting, yaitu mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Ahmad Dofiri dan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) Djamari Chaniago. Upacara penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) digelar di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi keduanya terhadap bangsa dan negara.
Pada kesempatan itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan presiden dalam memberikan pangkat HOR kepada Djamari dan Dofiri didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek, termasuk prestasi dan pengabdian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun di TNI maupun Polri. “Banyak pertimbangan, banyak penilaian beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya,” ujarnya.
Upacara penganugerahan pangkat tersebut juga diiringi dengan pelantikan Djamari Chaniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Sebelumnya, posisi ini diisi sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sejak 8 September lalu. Djamari kini menjabat sebagai Menko Polkam definitif setelah memasuki masa pensiun pada 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) tahun 1971 dari kecabangan infanteri. Karier militer Djamari melibatkan berbagai posisi penting, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 1998–1999, Wakil Kepala Staf TNI AD 1999–2000, serta Kasum TNI 2000–2004. Selain itu, ia pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998.
Sementara itu, Ahmad Dofiri juga dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian. Dofiri memasuki masa pensiun pada 30 Juni 2025 dengan jabatan terakhir Wakapolri. Ia dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia kepolisian, termasuk pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI.
Dalam wawancara dengan wartawan, Djamari menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara. “Arahan dari beliau (Prabowo), 'gunakan sisa umur untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara'. Berapa umur saya ada yang tahu? 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” katanya.
Peneliti Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) Edna Caroline menilai penunjukan Djamari sebagai Menko Polkam mencerminkan kebijakan Prabowo yang mempertimbangkan senioritas dan pengalaman di lingkungan militer. Menurut Edna, posisi Menko Polkam membutuhkan sosok yang memiliki otoritas dan kemampuan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah. "Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang akan mengkoordinasi TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan," ujarnya.
Selain itu, Edna juga menjelaskan hubungan personal antara Prabowo dan Djamari sejak masa Akademi Militer (Akabri). Meski Prabowo masuk Akabri pada 1973, sedangkan Djamari lulus pada 1971, mereka memiliki kedekatan karena Djamari pernah menjadi komandan Prabowo saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Akabri.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai penunjukan Djamari mencerminkan sikap Prabowo yang mengutamakan pengalaman dan kapasitas kepemimpinan. "Djamari adalah sosok dengan jam terbang panjang di dunia militer dan politik, sehingga dipandang punya kredibilitas serta kearifan dalam mengelola dinamika politik dan keamanan yang sering kompleks," ujarnya.
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut Prabowo ingin memastikan tidak kecolongan lagi dalam menghadapi gejolak keamanan dalam negeri. Ia menilai kehadiran sosok militer seperti Djamari lebih mampu menangani isu-isu keamanan yang kompleks dibandingkan latar belakang kepolisian.
Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion (IPO) menegaskan bahwa Prabowo tidak menyimpan dendam meskipun Djamari pernah turut andil dalam rekomendasi pemecatan Prabowo pada 1998. “Harus diakui secara personal Prabowo cenderung perasa dan penuh hormat pada tokoh militer, tidak peduli apakah masa silam tokoh itu segaris sehaluan atau berseberang,” ujarnya.
Dengan penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan kenaikan pangkat istimewa bagi Dofiri, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional dengan memanfaatkan pengalaman dan dedikasi tokoh-tokoh berpengalaman.