Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat,Titiek Soeharto, mengkritik rencana Kementerian Pertanian yang ingin membangun embung berukuran 15 x 15 meter persegi. Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp382 miliar untuk membangun 3.000 unit embung.
Titiek menilai satu unit embung rata-rata mendapat alokasi anggaran Rp127 juta. "Itu embung apa? Itu mau kolam lele," kata politikus Partai Gerindra itu saat rapat dengan Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
Ia mengemukakan kritik tersebut setelah mendengar penjelasan dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang menyebut ukuran embung hanya 15 x 15 meter persegi. Titiek mengingatkan, Komisi IV sebelumnya sudah meminta Kementerian Pertanian untuk membangun embung karena banyak konstituen di daerah pemilihan membutuhkan tampungan air. "Jika ini hanya berupa kolam lele, mohon dikaji ulang. Mungkin volumenya bukan 3 ribu, tapi yang..."yang tepat"Ah, sungguh serius," katanya.
Dalam rapat yang sama, pejabat Direktorat Jenderal menjelaskan Kementerian Pertanian merancang pembangunan embung skala kecil dengan volume minimal 500 meter kubik. Ukuran embung bervariasi dengan panjang 20-50 meter, lebar 7-10 hingga 30 meter, serta tinggi 3 meter.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan, pemerintah menargetkan embung dibangun di daerah dengan curah hujan tinggi. Menurutnya, di beberapa daerah masyarakat lebih memilih sumur bor, meskipun hasilnya sering berupa air asin. "Wilayah dengan curah hujan tinggi ini urusan luasan lahan jadi sensitif," katanya.
Sudaryono juga menyebut, di lapangan terdapat embung yang dimanfaatkan bukan untuk irigasi, melainkan kebutuhan rumah tangga saat musim kemarau, khususnya di daerah pesisir. Karena itu, katanya, masyarakat sering menginginkan embung atau sumur dalam melalui swakelola.
Pada rapat ini, Komisi IV DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 naik dari Rp40 triliun menjadi Rp40,145 triliun. Penetapan tersebut mengikuti hasil pembahasan Badan Anggaran DPR yang menyetujui penambahan sebesar Rp145 miliar.
Sudaryono menjelaskan tambahan sebesar 40,145 triliun akan dialokasikan untuk beberapa program: ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar 23 triliun, nilai tambah dan daya saing industri sebesar 6,6 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 747 miliar, serta dukungan manajemen sebesar 8,9 triliun.
Ia merinci tambahan Rp145 miliar digunakan untuk tiga program, yaitu pembangunan 1.000 unit jalan usaha tani senilai Rp 54,12 miliar, pengembangan durian di lahan seluas 4.300 hektar senilai Rp 60,08 miliar, serta bantuan 92.500 ekor unggas sebesar Rp30,08 miliar.