Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol Sony Sonjaya, menegaskan pentingnya transparansi dan ketelitian dalam proses pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat ia menyampaikan 10 tahapan verifikasi yang wajib diketahui oleh yayasan maupun mitra calon penyelenggara program.
Menurut Sony, seluruh proses pengajuan hingga operasional SPPG dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Berikut adalah tahapan verifikasi yang harus dilalui:
- Verifikasi Pengajuan (Usulan) – calon mitra baru mendaftar lokasi.
- Proses Persiapan - setelah disetujui, calon mitra mulai membangun atau merenovasi bangunan untuk SPPG.
- Verifikasi Persiapan - mitra calon telah menyelesaikan pembangunan 100%.
- Penunjukan Petugas Survey Lapangan.
- Survey Lapangan - dilakukan oleh SPPI yang tersebar di seluruh kecamatan Indonesia.
- Penentuan Kelayakan.
- Pembuatan Berita Acara Verifikasi.
- Tugas Kepala SPPG.
- Pembuatan Akun Virtual.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Sony menjelaskan, untuk mencegah adanya "SPPG palsu" atau usulan yang tidak berkembang, BGN mengambil beberapa langkah tegas. Pertama, melakukan reset (rollback) terhadap usulan yang stagnan selama lebih dari 20 hari. Kedua, memberi kesempatan kepada mitra untuk mengajukan keluhan dengan bukti foto, video, serta pernyataan SPPI setempat. Ketiga, BGN mengadakan pertemuan langsung dengan calon mitra di 16 kota untuk memastikan komitmennya.
"Dengan mekanisme ini, sangat tidak mungkin ada yang disebut SPPG fiktif dalam arti menyerap anggaran MBG tanpa operasional. Karena dana baru bisa masuk jika seluruh tahapan, termasuk pembuatan Virtual Account, telah selesai," tegasnya.
Sony menjelaskan, anggaran MBG terdiri dari tiga komponen, yaitu Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk sewa. Penyaluran dilakukan langsung dari KPPN ke Virtual Account masing-masing SPPG. Virtual Account hanya dapat diakses jika sudah ada berita acara verifikasi dan ditandatangani oleh yayasan (sebagai maker) serta Kepala SPPG (sebagai approver).
"Uang baru bisa keluar jika ada usulan dari yayasan yang disetujui Kepala SPPG. Tanpa dua pihak itu, Virtual Account tidak aktif, sehingga anggaran tidak akan pernah tersalurkan," jelas Sony.
Sony juga mencontohkan mekanisme pembelanjaan bahan makanan. Misalnya, jika SPPG membutuhkan 350 kilogram beras premium, Yayasan harus mengajukan permintaan dengan mencantumkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) setempat.
Kepala SPPG kemudian memverifikasi kebutuhan dan harga sebelum menyetujui pencairan dari Virtual Account.
Tindakan Tegas terhadap Usulan yang Tidak Berhasil Maju
BGN juga menyiapkan langkah untuk menangani usulan pendirian SPPG yang macet atau tidak menunjukkan perkembangan. Beberapa di antaranya adalah:
Reset (Rollback) – usulan yang tidak bergerak selama lebih dari 20 hari akan dikembalikan ke tahap awal.
Mekanisme Pengaduan – mitra yang keberatan dapat mengajukan bukti foto dan video kondisi bangunan serta surat pernyataan SPPI setempat melalui nomor WhatsApp resmi BGN.
Pertemuan Langsung – BGN mengadakan dialog dengan calon mitra di 16 kota besar untuk memastikan komitmen dan keseriusan mereka.
Investigasi dan Pengawasan Lapangan
Setiap terjadi kejadian yang mencolok di lapangan, BGN segera mengambil langkah cepat, mulai dari menugaskan Inspektorat dan Deputi Pengawasan, hingga berkoordinasi dengan Polres dan Polda setempat. Proses ini dilengkapi dengan investigasi internal maupun uji laboratorium untuk memastikan keamanan makanan yang didistribusikan.
"Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui di mana letak kesalahan. Tapi sambil menunggu hasil, kami tetap proaktif menghentikan sementara kegiatan di SPPG terkait dan melakukan evaluasi internal. Prinsip kami jelas: keselamatan masyarakat adalah prioritas utama," tutup Sony.
Menjaga Kepercayaan Publik
Dengan penjelasan detail tersebut, BGN berharap isu SPPG fiktif tidak lagi menimbulkan keraguan publik. Proses berlapis yang diterapkan, baik melalui tahapan verifikasi, mekanisme pencairan anggaran, maupun pengawasan berkelanjutan, dirancang untuk menutup celah kecurangan.
"Program MBG adalah amanah besar bagi generasi bangsa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar program ini berjalan sesuai tujuan, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi," kata Sony menutup penjelasannya.***