MediaHarianDigital- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat langkah-langkah untuk melindungi warga dari ancaman banjir dan rob. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir dalam penandatanganan kontrak besar senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12).
Tindakan ini menandai babak baru dalam gerakan #JagaJakarta dengan semangat "Kelola Air, Lindungi Jakarta". Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses kontrak kali ini sengaja dipercepat agar pelaksanaan di lapangan lebih optimal.
Di proyek terbaru ini, Pemprov DKI meluncurkan Proyek Jaktirta. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menegaskan bahwa proyek ini menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan normalisasi sungai yang selama ini dilakukan di Kali Ciliwung atau Kali Krukut.
"Proyek Jaktirta menitikberatkan pada peningkatan kemampuan sungai yang sudah ada, khususnya di Kali Angke dan Kali Pesanggrahan. Hal ini berbeda dengan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut yang lebih fokus pada pemasaran sungai," jelas Ika.
Proyek Jaktirta bukanlah sebuah program yang bisa selesai dalam waktu singkat. Ika menjelaskan bahwa ini merupakan komitmen jangka menengah yang direncanakan selesai sepenuhnya dalam tiga tahun mendatang.
Seluruh pekerjaan ini merupakan bagian dari program jangka menengah yang akan berlangsung hingga akhir 2027. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan mulai dirasakan oleh masyarakat pada 2027, khususnya dalam hal pengurangan genangan, peningkatan rasa aman, serta penguatan ketahanan Jakarta terhadap banjir dan rob," ujarnya.
Pengembangan ini akan selanjutnya berfokus pada penguatan alur sungai, peningkatan tanggul, serta pembangunan waduk di lokasi-lokasi penting seperti Kebagusan, Pondok Labu, dan Sunter Hulu.
Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa penandatanganan kontrak pada akhir tahun ini merupakan strategi untuk mencegah penyerapan APBD terkumpul di menit terakhir. Dengan perencanaan yang lebih dini, diharapkan proyek infrastruktur ini dapat berjalan lebih terarah.
"Nilai perjanjian program ini mencapai Rp2,62 triliun. Ini merupakan langkah pengelolaan banjir dan air pasang untuk jangka menengah guna memperkuat ketahanan Jakarta sebagai kota pesisir," kata Gubernur Pramono.
Pramono memastikan perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan lebih efisien serta dapat diukur secara tepat.
Kami mengizinkan proses kontrak dimulai lebih dini karena kami yakin perencanaan, pemanfaatan, dan penggunaan APBD DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan terstruktur. Penandatanganan hari ini merupakan awal yang positif karena tidak dilakukan di akhir tahun seperti biasanya," katanya.
4 Fokus Utama Proyek Jakarta-Tirta
Untuk memperkuat ketahanan Jakarta, perjanjian kerja sama ini meliputi empat bidang pekerjaan utama:
1. Sistem Polder dan Pompa: Pengembangan sistem pengendali banjir di daerah yang rentan terhadap banjir.
2. Waduk dan Embung: Membuat cadangan air baru untuk menyimpan air.
3. Tanggul Pelindung Pantai: Benteng utama dalam menghadapi banjir pasang.
4. Peningkatan Kemampuan Sungai: Penggalian dan penguatan kemampuan aliran sungai.
Proyek besar ini melibatkan perusahaan milik negara dan swasta seperti PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Nindya Karya, serta PT Adhi Karya.