Ringkasan Berita:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan, pada hari Rabu (3/12/2025).
- Pertemuan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan data, memperkuat konsistensi program, serta mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota.
- Dalam paparannya, Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S Adam, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kemiskinan, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan data, memperkuat konsistensi program, serta mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota.
Dalam pidatinya, Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S Adam, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Maluku Utara terus menunjukkan peningkatan yang positif.
Data BPS bulan Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 77,27 ribu orang atau 5,81 persen, lebih rendah dibandingkan 6,03 persen pada September 2024. Namun, kenaikan batas kemiskinan dan ketidakseimbangan antar daerah tetap menjadi masalah yang serius.
Penurunan tingkat kemiskinan terjadi secara stabil sejak tahun 2023. Bappeda menyatakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan kesulitan beban ekonomi yang dialami masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
Secara geografis, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Halmahera Timur (11,91 persen), disusul oleh Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula.
Sementara tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Ternate sebesar 3,14 persen, yang didorong oleh sektor jasa, perdagangan, serta perkembangan kawasan ekonomi.
Di dalam presentasi kabupaten/kota, tampak bahwa kemiskinan masih berada di wilayah yang memiliki akses infrastruktur yang terbatas.
Angka kemiskinan kabupaten/kota pada tahun 2024:
• Eastern Halmahera 11,91 persen
• Kabupaten Halmahera Tengah 10,71 persen
• Kepulauan Sula sebesar 7,96 persen
• Barat Halmahera 8,75 persen
• Kota Ternate 3,14 persen (terendah)
• Pulau Morotai sebesar 5,11 persen
• Pulau Taliabu sebesar 7,13 persen
Ia mengatakan perbedaan ini perlu diatasi dengan meningkatkan keterhubungan, fasilitas dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Rapat koordinasi juga menyajikan pencapaian program pengentasan kemiskinan tahun 2025 dari berbagai OPD.
1. Program Rumah Tinggal Layak Huni dan Dapur Sehat
Diadakan oleh Dinas Perumahan dan Wilayah Permukiman (Perkim):
• 700 unit target RTLH dan dapur sehat pada tahun 2025
• Pelaksanaan: 51 unit rumah baru, 151 unit perbaikan rumah, 483 unit dapur sehat
• Jumlah penerima terbesar berada di: Halmahera Utara: 206 unit Halmahera Barat: 206 unit Halmahera Timur: 127 unit
2. BOSDA SMA/SMK dan SLB
Dinas Pendidikan melaporkan penyelesaian anggaran yang telah dicapai:
• Rp 31,4 miliar dialokasikan untuk 60.430 siswa SMA/SMK/SLB
• Sebesar Rp 3,3 miliar dialokasikan untuk 11.001 siswa MA/SMK swasta berbasis agama
3. Bantuan Sosial Dinsos
Beberapa program yang direalisasikan:
• Santunan kematian
• Bantuan sembako
• Kendaraan roda dan alat bantuan • Alat bantu jalan dan kursi roda • Alat bantu mobilitas dan kursi roda • Alat bantu pergerakan dan kursi roda • Kursi roda serta alat pendukung
• Persediaan darurat Total anggaran: Rp 6,16 miliar Realisasi: Rp 799,4 juta
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan sesuai dengan RPJMN 2025–2029, yaitu pada tahun 2026 sebesar 4,95 hingga 5,15 persen, tahun 2030 mencapai 0,50 hingga 1,00 persen, serta menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.
Kolaborasi program didukung dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar integrasi berbagai intervensi.
Pada rapat koordinasi, kabupaten/kota diminta menyelesaikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025–2029, menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT), serta memberikan laporan perkembangan penanggulangan kemiskinan secara berkala melalui sistem Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan hasil pengumpulan data, beberapa daerah belum menyelesaikan unggah dokumen, termasuk SK TKPK dan RAT. Pemprov meminta seluruh pemda segera menyelesaikan administrasi yang masih kurang.
Pemerintah Provinsi Malut menekankan tiga strategi utama:
1. Pengurangan Beban Pengeluaran
• Bantuan sosial terintegrasi
• Rumah layak huni
• Ketersediaan kebutuhan pokok dan pengendalian harga • Kelengkapan pasokan bahan pokok serta penstabilan harga • Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga pasar • Ketersediaan makanan pokok dan pengendalian harga • Ketersediaan bahan pokok dan pemerataan harga
2. Peningkatan Pendapatan
• Peningkatan kemampuan UMKM dan kesempatan mendapatkan modal • Pemantapan usaha mikro, kecil, dan menengah serta akses terhadap pendanaan • Penguatan sektor UMKM dan kemudahan dalam memperoleh modal • Peningkatan kualitas UMKM serta akses terhadap sumber dana • Penguatan daya saing UMKM dan kemudahan permodalan
• Pelatihan keterampilan
• Pemberdayaan ekonomi desa
3. Penurunan Kantong Kemiskinan
• Intervensi berbasis lokasi
• Pengadaan layanan dasar pendidikan serta kesehatan • Pemenuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan pokok • Penyediaan pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar • Ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan mendasar • Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai layanan pokok
• Peningkatan konektivitas wilayah
Dengan rapat koordinasi ini, Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang menyeluruh dan adil.
Tujuan utama menuju Maluku Utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan memerlukan kerja sama dari seluruh OPD serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rapat koordinasi berlangsung dengan harapan bahwa tahun 2026 menjadi kesempatan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan serta menghilangkan kemiskinan ekstrem di Bumi Kie Raha. (*)