Pemerintah sedang menyiapkan penerapan mandatori bioetanol nasional yang diharapkan dapat diterapkan paling lambat pada tahun 2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi transisi energi berbasis sumber daya dalam negeri, setelah implementasi biodiesel telah berjalan secara penuh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelesaikan peta jalan mengenai bioetanol. Peta jalan tersebut akan mencakup tahapan implementasi, kesiapan pasokan bahan baku, serta penyesuaian infrastruktur distribusi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), serta memperluas nilai tambah komoditas pertanian di dalam negeri.
“Kalau etanolnya pasti teman-teman tanya kapan mulai? Roadmap-nya lagi dibuat. Tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa penyusunan peta jalan bioetanol dilakukan secara paralel dengan penguatan kebijakan biodiesel. Pemerintah menargetkan kesinambungan antarprogram agar transisi energi berjalan terukur tanpa mengganggu pasokan energi nasional.
“Mungkin 2027–2028 kita roadmap-nya sebentar lagi akan selesai,” ujar Bahlil.
Penerapan mandatori bioetanol disiapkan setelah capaian biodiesel menunjukkan hasil yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, pemanfaatan biodiesel domestik mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target. Capaian ini berhasil menurunkan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter dan menghemat devisa sebesar Rp 130,21 triliun.
Kebijakan biodiesel juga berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen serta meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun. Bahlil menilai fondasi kebijakan ini menjadi modal penting sebelum memperluas mandatori ke bioetanol.
Kementerian ESDM menyiapkan integrasi kebijakan bioenergi dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan. Bioetanol diharapkan mampu memperkuat bauran energi nasional sekaligus membuka ruang ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku.
Penerapan mandatori bioetanol diproyeksikan sebagai pelengkap dari agenda besar transisi energi dan kemandirian energi nasional. Pemerintah menargetkan kebijakan ini berjalan bertahap, terukur, serta memberi manfaat ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.
Strategi Implementasi Bioetanol
Beberapa strategi utama yang akan diterapkan dalam penerapan mandatori bioetanol antara lain:
- Penyusunan peta jalan: Kementerian ESDM sedang menyelesaikan peta jalan yang akan mengatur tahapan implementasi, termasuk kesiapan pasokan bahan baku dan penyesuaian infrastruktur distribusi.
- Penguatan kebijakan biodiesel: Kebijakan biodiesel akan terus diperkuat untuk memastikan kesinambungan antarprogram dan menjaga pasokan energi nasional.
- Integrasi dengan sektor pertanian: Pemerintah akan mengintegrasikan kebijakan bioenergi dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan.
- Peningkatan bauran energi: Bioetanol diharapkan mampu memperkuat bauran energi nasional dan membuka ruang ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Implementasi mandatori bioetanol diharapkan memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun lingkungan. Beberapa dampak yang diharapkan antara lain:
- Pengurangan impor BBM: Dengan penggunaan bioetanol, impor bahan bakar minyak dapat dikurangi.
- Penghematan devisa: Pengurangan impor BBM akan berdampak pada penghematan devisa negara.
- Penurunan emisi karbon: Penggunaan bioetanol akan membantu menurunkan emisi karbon.
- Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian: Penggunaan bahan baku lokal akan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
Dengan demikian, penerapan mandatori bioetanol diharapkan menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.