PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi memperkuat sinergi dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) untuk mengakselerasi target Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Langkah strategis ini dipastikan melalui dukungan penuh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terhadap penyelenggaraan webinar nasional bertema ekonomi hijau berkelanjutan yang akan mengangkat Kalimantan Barat sebagai studi kasus utama.
Inti dari kolaborasi ini adalah penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan komitmen nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pencapaian target lingkungan sebesar itu tidak mungkin dilakukan secara tunggal oleh pemerintah, melainkan wajib melibatkan sinergi antara sektor swasta, akademisi, praktisi, hingga masyarakat adat.
"Kebijakan kepemimpinan ke depan harus dibangun melalui kolaborasi. Dengan kebersamaan, kita bisa mendorong ekonomi hijau sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar Ria Norsan saat menerima audiensi Ketua Umum DKN, Bambang Hendroyono, di ruang kerjanya, Senin (30/3/2026).
Ketua Umum DKN, Bambang Hendroyono, menjelaskan bahwa pemilihan Kalimantan Barat sebagai fokus bahasan didasari oleh peran strategis provinsi ini yang memiliki kawasan hutan tropis sangat luas. Webinar tersebut dirancang untuk menghasilkan solusi konkret atas tantangan kompleks pengelolaan lahan di lapangan. DKN berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi nyata yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan realita.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya dalam menyediakan data pendukung serta narasumber ahli. Gubernur berharap inisiatif ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi menjadi pemantik aksi nyata bagi daerah lain di Indonesia dalam melakukan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. (arya)