PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dua pilar utama, yakni optimalisasi sektor pajak daerah dan percepatan masuknya investasi. Strategi ini diambil guna memastikan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan di wilayah Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi kontributor utama dalam postur PAD. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat agar pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.
"PAD kita mayoritas bersumber dari pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Kami terus berupaya meningkatkan capaian ini agar masyarakat semakin disiplin dalam membayar pajak tepat waktu," ujar Ria Norsan saat memberikan keterangan di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (21/04/2026).
Selain mengandalkan sektor pajak, Pemprov Kalbar secara progresif berupaya memperluas ruang fiskal dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Gubernur menekankan bahwa reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi kunci utama untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya di daerah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kemudahan berusaha, Ria Norsan menginstruksikan jajarannya untuk memangkas prosedur yang menghambat.
“Regulasi tidak boleh berbelit-belit. Jika bisa dimudahkan, mengapa harus dipersulit? Ini adalah semboyan kita agar investasi di Kalimantan Barat dapat tumbuh pesat,” tegasnya.
Melalui sinergi antara kepatuhan pajak masyarakat dan pertumbuhan investasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis kapasitas fiskal daerah akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat luas. (arya)