Rapat Koordinasi DPR RI dengan Pemerintah dan BI Bahas Stabilitas Ekonomi Nasional
Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan global yang semakin meningkat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Bank Indonesia (BI). Pertemuan ini membahas berbagai isu penting seperti pertumbuhan ekonomi, likuiditas perbankan, serta pasokan gas untuk industri.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari DEN, BI, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi XI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco menyampaikan bahwa fokus utama rapat adalah pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi berbagai perkembangan terkini.
Tantangan Global dan Prioritas Kebijakan
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa tantangan utama saat ini berasal dari kondisi global yang tidak pasti. Menurutnya, prioritas kebijakan adalah menjaga stabilitas makroekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
"Kita semua menghadapi keadaan global yang tidak pasti. Yang penting adalah bagaimana sebuah negara merespons keadaan tersebut dengan menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek," ujarnya dalam konferensi pers.
Mari juga menambahkan bahwa kenaikan harga minyak dunia telah mendorong inflasi dan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan negara-negara sejenis juga menjadi perhatian sehingga pemerintah perlu menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Kebijakan Moneter dan Likuiditas Pasar
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir menjadi 5,75% sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Destry, kebijakan tersebut diikuti masuknya aliran modal asing (capital inflow) yang cukup besar ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Hingga 26 Juni, inflow portofolio ke SBN dan SRBI telah mencapai sekitar US$ 9 miliar secara year to date," kata Destry.
Selain menjaga nilai tukar, BI juga memperkuat likuiditas pasar. Bank sentral meningkatkan ekspansi operasi moneter dari sekitar Rp 600 triliun pada akhir Mei menjadi Rp 1.000 triliun pada akhir Juni untuk menjaga stabilitas pasar uang dan valuta asing.
Kondisi Anggaran dan Kebijakan Fiskal
Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap di bawah batas 3% hingga akhir tahun.
Penerimaan pajak juga tumbuh 19,1%, sementara realisasi belanja negara telah melampaui 30% dari target tahunan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sepakat memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan senilai Rp 281 triliun hingga Desember 2026.
Selain itu, disiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp 100 triliun apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendukung pertumbuhan kredit.
Kebijakan Harga Gas Industri
Di sektor riil, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan baru mengenai harga gas industri guna menjaga daya saing industri sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$ 6,5–US$ 7 per MMBTU. Sementara harga gas pipa industri non-HGBT di wilayah Jawa tetap dipatok US$ 9,6 per MMBTU. Adapun untuk pasokan LNG bagi industri, pemerintah memangkas harga dari kisaran US$ 20–US$ 23 per MMBTU menjadi US$ 13 per MMBTU.
Menurut Bahlil, tingginya harga LNG dipicu biaya transportasi dan proses regasifikasi karena pasokan berasal dari luar Pulau Jawa. Kebijakan penurunan harga tersebut merupakan arahan Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
Koordinasi Antarlembaga sebagai Kunci Stabilitas Ekonomi
Menutup rapat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga perekonomian nasional. "Mulai dari kebijakan makro, fiskal, moneter hingga sektor riil harus saling berkoordinasi agar perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," ujarnya.