Foto : Istimewa
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat periode terbaru. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Pontianak, Minggu (28/6/2026).
Momen pengukuhan ini dikemas meriah melalui rangkaian kegiatan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang dihadiri ribuan warga. Agenda jalan sehat dilepas secara resmi oleh Gubernur Ria Norsan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny. Erlina Norsan, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Kalbar.
Usai dilantik, Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk membawa HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kepentingan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Amanah kepemimpinan ini dipandangnya sebagai tanggung jawab moral untuk menghadirkan perubahan nyata di sektor pertanian Kalbar.
"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat. Saya berharap kepengurusan HKTI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani, mendorong inovasi, memperkuat kelembagaan, serta menghadirkan solusi nyata," ujar Norsan.
Norsan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat tani agar setiap kebijakan serta program yang dijalankan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup petani di pelosok daerah.
Pada kesempatan yang sama, Wamentan Sudaryono menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan ketergantungan pada produk impor.
"Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi," tegas Sudaryono.
Sudaryono juga memberi peringatan keras kepada seluruh pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah, mengingat harga CPO global sedang tinggi.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemda, pabrik, dan petani. Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera," pukasnya.
Pelantikan pengurus DPD HKTI Kalbar ini diharapkan menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan di Bumi Khatulistiwa.
