PONTIANAK – Memasuki paruh kedua tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat langsung mengambil langkah cepat untuk memastikan roda pembangunan tidak berjalan di tempat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera mencairkan dan memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah strategis ini ditegaskan bukan sekadar demi mengejar angka serapan, melainkan agar dampak pembangunan bisa langsung menyentuh dan mengubah kehidupan masyarakat Kalbar secara nyata.
Penegasan tersebut menjadi menu utama dalam agenda Coffee Morning yang dipimpin langsung oleh Gubernur bersama seluruh kepala perangkat daerah di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026). Pertemuan berkala ini sengaja difokuskan untuk mengevaluasi capaian anggaran, menakar efektivitas program kerja, serta memperkuat sinergi lintas sektor. Evaluasi total ini dinilai krusial demi memuluskan jalan menuju visi besar pembangunan Kalbar periode 2025–2029.
Gubernur Ria Norsan mengingatkan bahwa indikator keberhasilan sebuah pemerintahan tidak lagi diukur dari seberapa habis anggaran dibelanjakan, melainkan dari output nyata di lapangan. Ia menuntut keselarasan penuh antara program kerja perangkat daerah dengan visi Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. "Setiap program harus memberikan dampak yang nyata. Anggaran yang terserap dengan baik harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," cetusnya tegas.
Untuk mencapai target tersebut, hambatan birokrasi dan ego sektoral harus segera dipangkas. Ria Norsan meminta para kepala dinas untuk bergerak cepat mengidentifikasi kendala administratif maupun teknis yang selama ini memperlambat program, tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa pembangunan berkualitas hanya bisa lahir dari kolaborasi yang solid, bukan dari instansi yang berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi juga menjadi sorotan tajam dalam evaluasi ini. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2025 sudah bertengger di angka 72,09 (kategori tinggi), Gubernur menilai inovasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih harus digenjot agar merata. Transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dituntut untuk bergeser menjadi lebih profesional, responsif, dan berbasis hasil (outcome-based).
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemprov Kalbar menjadikan momentum semester kedua tahun 2026 ini sebagai ajang untuk membuktikan kinerja terbaik kepada publik. "Mari kita tancap gas. Pastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Ria Norsan optimis.(arya)