PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keuangan inklusif sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Komitmen ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat menyampaikan berbagai program, inovasi, dan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada ajang Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
Dalam penilain tersebut, Gubernur didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalbar Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran instansi terkait. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan kuatnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk membawa TPAKD Kalimantan Barat meraih predikat terbaik.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi mendalam kepada OJK dan seluruh mitra kerja atas kolaborasi yang telah terjalin. Menurutnya, TPAKD memegang peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, hingga masyarakat dalam mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
"Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Norsan.
Secara historis, TPAKD Provinsi Kalbar dibentuk pada 2018 dan terus bertumbuh hingga akhirnya terbentuk di seluruh 14 kabupaten/kota pada 2022. Penguatan lembaga ini didukung intensif oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, pendampingan, serta alokasi anggaran agar setiap program berjalan optimal.
Langkah percepatan ini beriringan dengan capaian indikator pembangunan Kalbar yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tercatat mencapai 72,09, tingkat kemiskinan berada di angka 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi menyentuh 5,39 persen, dan inflasi tetap terjaga stabil pada 1,85 persen.
Meski demikian, Norsan mengakui masih ada tantangan geografis dan infrastruktur yang harus dihadapi, seperti luasnya wilayah, keterbatasan jangkauan layanan keuangan di pelosok, serta belum meratanya jaringan digital. Kondisi ini menuntut hadirnya strategi yang adaptif agar pemerataan tetap terwujud.
Di sisi lain, potensi ekonomi Kalbar sangat besar di berbagai sektor utama seperti pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, hingga lingkungan. Sektor ini diperkuat oleh keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi fokus utama dalam penyaluran pembiayaan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar telah mencapai 51,95 persen, melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan tercatat berada di angka 84,16 persen, mengindikasikan semakin tingginya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh warga.
Gubernur menegaskan bahwa potensi besar tersebut harus diimbangi dengan modal dan literasi yang memadai agar UMKM setempat dapat naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi.
Untuk menjawab tantangan itu, TPAKD Kalbar menetapkan delapan program kerja prioritas pada 2025. Program tersebut meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, optimalisasi perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Mengakhiri paparannya, Norsan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi berkelanjutan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang inklusif dan sejahtera.
"Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.
