JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan kesempatan bagi warga Nahdliyin untuk memiliki rumah pertama melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Inisiatif ini diumumkan dalam acara Talkshow dan Launching Program 1.300 Penerima Rumah Pertama Warga Nahdliyin dalam rangka Muktamar NU di Kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, pada Kamis (27/8/2026).
Plt Kepala Divisi Pemasaran II BP Tapera Muhammad Abdul Ghoni menjelaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dalam paparannya, ia menyebutkan beberapa kendala utama yang sering dihadapi masyarakat saat ingin membeli rumah. Di antaranya adalah harga rumah yang tinggi, beban bunga dan cicilan yang besar, serta uang muka yang mahal.
Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan rumah tapak dengan uang muka mulai dari satu persen, suku bunga tetap enam persen hingga lunas, dan tenor maksimal 40 tahun. Ansuran bulanan bisa dimulai dari kisaran Rp700 ribuan per bulan. Selain itu, program juga menawarkan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk wilayah di luar Papua dan Rp10 juta untuk seluruh wilayah Papua.
Beberapa komponen biaya, seperti premi asuransi jiwa, kebakaran dan kredit, serta PPN dan BPHTB, juga mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan program. Syarat penerima manfaat mencakup keharusan menjadi warga negara Indonesia, tercatat sebagai penduduk di suatu daerah, belum pernah menerima subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah, belum memiliki rumah, serta memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap.
Program rumah pertama bagi warga Nahdliyin sangat relevan mengingat tantangan kepemilikan rumah masih cukup besar, termasuk di Jawa Timur. Data BPS melalui Susenas Maret 2025 menunjukkan backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai 9,64 juta rumah tangga. Jawa Timur memiliki backlog sebanyak 649.211 rumah tangga, sedangkan Kabupaten Jombang mencapai 32.963 rumah tangga.
Perluasan akses pembiayaan rumah dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan hunian, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan kemampuan pembiayaan. BP Tapera juga mengingatkan masyarakat agar teliti sebelum memilih rumah subsidi. Calon pembeli diminta tidak hanya mempertimbangkan harga dan skema cicilan, tetapi juga memastikan kondisi fisik serta ketersediaan sarana dasar.
"Pastikan masyarakat mengunjungi lokasi perumahan untuk melihat dan memastikan rumah sudah jadi, akses air dan listrik sudah tersedia," pesan dalam materi yang disampaikan Ghoni.
Masyarakat dapat mencari informasi rumah subsidi melalui SiKumbang milik BP Tapera. Layanan tersebut memungkinkan calon pembeli mencari lokasi perumahan berdasarkan provinsi serta kabupaten atau kota tanpa harus melakukan registrasi terlebih dahulu.
Secara nasional, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350 ribu unit pada 2026. Hingga 24 Agustus, realisasinya tercatat mencapai 133.701 unit atau 38,20 persen dari target. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133.691 unit merupakan rumah tapak dan 10 unit rumah susun. Pekerja swasta menjadi kelompok penerima terbesar dengan 83.548 orang atau 62,49 persen, sedangkan wiraswasta mencapai 23.533 penerima.
BP Tapera mencatat Jawa Timur berada di antara provinsi dengan penyaluran FLPP terbesar. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai 9.195 unit dengan nilai sekitar Rp1,09 triliun. Secara kumulatif, program FLPP telah membiayai 1.877.747 unit rumah sejak 2010 hingga 2025 dengan nilai mencapai Rp185,8 triliun. Pada 2025, penyalurannya mencapai sekitar 278.868 unit dan menjadi realisasi tertinggi sejak program tersebut berjalan.
Untuk memperluas akses pembiayaan, BP Tapera telah bekerja sama dengan 43 bank penyalur dan 22 asosiasi pengembang. "BP Tapera telah bekerja sama dengan 43 bank penyalur untuk penyaluran pembiayaan FLPP dan 22 asosiasi pengembang di Indonesia untuk memastikan kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang," kata Ghoni dalam materi presentasinya.
Melalui Program 1.300 Penerima Rumah Pertama Warga Nahdliyin, akses terhadap pembiayaan FLPP diharapkan semakin luas. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat yang belum memiliki hunian untuk memperoleh rumah pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau.
