MEMPAWAH – Ancam keselamatan warga hingga perekonomian, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Mempawah disikapi serius. Pemerintah Kabupaten Mempawah mempertegas kesiapsiagaan operasional untuk menghentikan laju Karhutla sekaligus mencegah potensi timbulnya bencana asap pekat.
Kesiapan tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Mempawah, Erlina, saat memimpin Apel Siaga dan Gelar Pasukan Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla Kabupaten Mempawah Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026). Puluhan armada operasional lintas sektor milik TNI, Polri, Pemkab Mempawah, hingga swasta dipamerkan dalam ajang konsolidasi kekuatan ini.
Langkah tegas ini merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang turun memantau kondisi Karhutla di Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026 lalu. Presiden menekankan pentingnya respons cepat dan terpadu melalui penguatan operasi darat dan udara, kesiapan personel, serta keterpaduan sinergi lintas lembaga.
Data mencatat, akumulasi luas Karhutla di Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah menembus angka 38.310,86 hektare, dengan menyumbang sekitar 6.144 hektare di wilayah Kabupaten Mempawah. Angka fantastis ini ditegaskan Erlina sebagai alarm keras agar semua unsur segera memperkuat deteksi dini dan tindakan pemadaman di lapangan.
Erlina menegaskan bahwa apel gelar pasukan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan jaminan bahwa seluruh petugas siap diterjunkan sewaktu-waktu.
“Karhutla bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Ini adalah ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan yang harus dicegah, dideteksi, dan ditangani sedini mungkin,” tegas Erlina dalam amanatnya.
Ia pun menginstruksikan BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, damkar swasta, hingga relawan tingkat desa untuk menggencarkan patroli di kawasan rawan. Penanganan titik panas (hotspot) harus segera direspons sebelum membara menjadi kebakaran besar.
Sinergi penanganan Karhutla di Mempawah ini melibatkan unsur pejabat penting, di antaranya Staf Ahli KSAD Brigadir Jenderal TNI Washington Simanjuntak, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, Sekda Abdul Malik, unsur Forkopimda, pimpinan batalyon TNI, hingga jajaran jajaran tingkat kecamatan dan desa.
Selain pengerjaan teknis di lapangan, Erlina meminta pihak swasta dan dunia usaha turut bertanggung jawab menjaga wilayah kerja masing-masing dengan menyediakan sarana pemadam yang memadai. Pemerintah desa dan masyarakat juga diimbau menghentikan praktik pembakaran lahan serta aktif melaporkan potensi munculnya titik api.
Di samping pemadaman, langkah perlindungan kesehatan masyarakat turut diperketat untuk mengantisipasi dampak bahaya paparan asap, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan kesehatan. Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan ilegal dipastikan tetap berjalan beriringan.
“Penjagaan, pemadaman, edukasi, dan penegakan hukum harus berjalan bersama-sama. Ukuran kesiapsiagaan sesungguhnya adalah kemampuan untuk segera bergerak ketika ancaman kebakaran muncul. Cegah sebelum terbakar, deteksi sebelum meluas, dan padamkan sebelum menjadi bencana,” pungkas Erlina seraya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh personel dan stakeholder yang bertugas.
