KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempertegas komitmennya dalam mempercepat kepemilikan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini diwujudkan melalui dorongan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Pesan tegas tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka secara resmi pameran properti REI Kalbar Expo 2026 di Bumi Gaia Mall, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (26/8/2026). Gelaran tahunan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar ini turut dihadiri Wakil Bupati Kubu Raya H. Sukiryanto, S.Ag., jajaran Forkopimda, pimpinan perbankan, hingga para pengembang perumahan.
Dalam arahannya, Gubernur Norsan meminta seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk meniru langkah Kabupaten Kubu Raya yang telah menghapuskan penetapan BPHTB khusus rumah subsidi melalui surat edaran provinsi. Kebijakan ini dinilai vital untuk memangkas beban finansial warga sekaligus mengakselerasi Program 3 Juta Rumah bentukan pemerintah pusat.
“Pameran ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih hunian sesuai kemampuan. Kami sudah kirim surat edaran ke kabupaten/kota agar tidak lagi mengenakan BPHTB untuk rumah subsidi. Kubu Raya sudah menjalankan dengan baik, daerah lain kami minta segera menyesuaikan,” ujar Ria Norsan.
Tak hanya menyasar masyarakat umum, Pemprov Kalbar juga berencana menggandeng para pengembang untuk memetakan kebutuhan rumah bagi aparatur pemerintah dan pekerja lokal yang hingga kini belum memiliki hunian tetap. Norsan menekankan bahwa target perumahan nasional tidak bisa digendong pemerintah sendirian, melainkan butuh sinergi kuat bersama perbankan dan pelaku usaha properti.
Sementara itu, Ketua DPD REI Kalbar, H. Sukiryanto, menyambut positif dukungan penuh Pemprov Kalbar. Meski margin keuntungan bisnis rumah subsidi terbilang tipis, para pengembang berkomitmen terus menyuplai hunian karena memiliki dampak sosial yang besar bagi MBR.
Kendati demikian, Sukiryanto memanfaatkan momentum pameran ini untuk menyampaikan kendala krusial di lapangan, terutama menyangkut regulasi Lahan Baku Sawah (LBS) di Kubu Raya. Sejumlah proyek perumahan yang telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilaporkan tertahan pada proses pemecahan sertifikat akibat aturan LBS tersebut.
Guna menjaga kelancaran pasokan hunian, REI Kalbar bersama instansi terkait tengah mengupayakan kepastian status lahan sebelum alokasi pembiayaan dikucurkan. Di saat yang sama, Sukiryanto juga mewanti-wanti seluruh pengembang agar tetap patuh pada ketentuan batas harga rumah subsidi dan melarang keras praktik penjualan di luar mekanisme resmi.
“Pengembang wajib mematuhi ketentuan harga dan mekanisme penjualan rumah subsidi demi melindungi konsumen MBR dan menjaga integritas industri perumahan,” tegas Sukiryanto.
Melalui pameran REI Kalbar Expo 2026 ini, masyarakat diharapkan dapat langsung berkonsultasi, melihat opsi hunian, dan memanfaatkan kemudahan proses pembiayaan, sementara pengembang diimbau terus menjaga mutu bangunan serta aksesibilitas kawasan.
