Laporan yang dikeluarkan oleh Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy mengungkap adanya dugaan hubungan tidak resmi antara Indonesia dan Israel. Meski kedua negara belum memiliki hubungan diplomatik formal, laporan tersebut menyebutkan adanya kontak terbatas, kerja sama keamanan, hingga transaksi perdagangan baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
Padahal, Indonesia hingga saat ini tetap memegang prinsip bahwa Palestina harus mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini juga menjadi dasar dari sikap nasionalisme Indonesia yang lahir dari kesadaran antikolonialisme dan antiimperialisme. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa adanya keterlibatan ekonomi atau kontak tertentu dengan Israel dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan prinsip tersebut.
Sekretaris Jenderal Free Palestine Network (FPN), Furqan AMC, menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ia menilai bahwa sikap tersebut bukan hanya sekadar taktis semata, melainkan bagian dari warisan nasionalisme yang kuat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus konsisten, termasuk dalam hal hubungan ekonomi.
Furqan kemudian mengungkit data yang diklaim berasal dari Biro Pusat Statistik Israel. Berdasarkan laporan Misgav Institute, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Israel pada 2024 mencapai sekitar 111,4 juta dolar AS. Jika perdagangan melalui pihak ketiga juga dihitung, nilainya bisa mencapai sekitar 500 juta dolar AS.
Ia menilai bahwa keberadaan transaksi tersebut mencederai komitmen Indonesia dalam membela Palestina. "Catatan statistik itu kemudian menjadi konfirmasi aktual bagi kita bahwa kita harus lihat ternyata hubungan dagang ini ada," ujarnya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menjelaskan bahwa istilah shadow relationship tidak dikenal dalam hukum internasional. Menurutnya, hukum internasional mengenal hubungan antarnegara secara formal, termasuk pengakuan dan hubungan diplomatik. Namun, ia juga mengakui bahwa hubungan tidak resmi antara Indonesia dan Israel memang pernah terjadi dalam berbagai bentuk.
Contohnya adalah pembelian peralatan militer yang menggunakan teknologi Israel, investasi perusahaan Israel di Indonesia, serta kunjungan wisatawan Israel. "Misalnya saja dari pihak Kementerian Pertahanan mungkin ada membeli senjata-senjata yang sebenarnya asal Amerika Serikat tapi dibuat canggih oleh pihak Israel dan kita ingin membelinya," ujar Hikmahanto.
Namun, ia menegaskan bahwa risiko muncul jika hubungan-hubungan tersebut diarahkan menuju normalisasi. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu, terutama setelah serangan 7 Oktober 2023 dan perang Israel-Hamas yang masih berlangsung hingga kini. Afrika Selatan bahkan telah membawa tuduhan genosida terhadap Israel ke Mahkamah Internasional.
"Jadi kalau misalnya di masa seperti sekarang ini kemudian pemerintah memang benar melakukan upaya-upaya yang disampaikan oleh Misgav Institute yaitu mau melakukan normalisasi hubungan dengan pihak Israel, wah itu bahaya sekali, menurut saya ini sangat beresiko," ungkap Hikmahanto.
Furqan AMC menegaskan bahwa FPN melihat adanya indikasi bahwa hubungan ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi normalisasi secara bertahap. Ia menilai bahwa Indonesia berpotensi menjadi target karena memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu negara demokrasi terbesar.
Menurutnya, laporan Misgav Institute secara terbuka membahas sejumlah jalur yang dinilai dapat dimanfaatkan Israel, termasuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat, perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Indonesia pada Februari 2026, serta proses Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Furqan meminta pemerintah meningkatkan transparansi mengenai transaksi perdagangan dengan Israel. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah perdagangan tersebut dilakukan secara langsung atau melalui negara ketiga, termasuk produk teknologi, manufaktur, farmasi, mesin, perangkat optik, dan peralatan elektronik.
"Nah ini seharusnya di-clear-kan secara terbuka. Jadi tidak perlu disembunyi-sembunyikan. Toh juga di dalam BPS dan oleh Kementerian Perdagangan juga dicatat terbuka, kan," ujarnya.
Ia menambahkan, "Jadi diskusi ini sebenarnya adalah memberi literasi yang positif agar kemudian kita aware dan waspada. Jangan sampai penetrasi Israel terlalu dalam terhadap ekonomi politik kita."