 |
| Foto : Itimewa |
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan komitmen tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakor) Program MBG secara daring bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Kamis (13/8/2026).
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat," ujar Ria Norsan.
Dukungan APBN dan Dampak Multisektor
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Program MBG didanai penuh oleh APBN, sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan program ini untuk mengejar tiga indikator pembangunan sekaligus, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tanpa menguras APBD.
Selain dampak sosial, MBG juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Penyerapan pasokan pangan oleh BGN akan melibat langsung petani, nelayan, peternak, hingga UMKM pangan lokal. Rantai pasok ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Pembagian Peran dan Pengawasan Tata Kelola
Untuk menjamin kelancaran program yang diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 ini, Mendagri meminta seluruh kepala daerah mempermudah perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sinergi antar-dinas juga menjadi fokus utama:
Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab atas pengawasan standar kesehatan dan kebersihan (SLHS).
Dinas Pendidikan: Mengawal pendataan anak penerima manfaat serta pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menggarisbawahi pentingnya edukasi gizi dan transparansi tata kelola demi mencegah risiko keracunan pangan. Sebagai bentuk keterbukaan, BGN meluncurkan Radar MBG, sebuah platform digital yang menampilkan menu harian dan lokasi dapur penyedia (SPPG).
Akurasi Data Melalui Integrasi Dukcapil
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, Rakor tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BGN. Integrasi data kependudukan ini menjadi fondasi utama agar distribusi MBG benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Melalui kolaborasi erat antara Pemprov Kalbar, BGN, dan pemangku kepentingan daerah, Program MBG diharapkan menjadi pijakan utama menuju pencapaian kualitas SDM dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik.