JAKARTA – Lembaga riset independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengambil langkah luar biasa dengan mengirimkan surat resmi ke PBB, khususnya kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission. Langkah ini dilakukan untuk meminta adanya kajian serta audit teknis secara independen terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tindakan ini diambil setelah CELIOS menemukan ketidaksesuaian signifikan antara angka pertumbuhan ekonomi yang diberitakan dan indikator ekonomi riil di masyarakat.
Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year), dengan klaim lonjakan di sektor manufaktur sebesar 5,68 persen. Namun, hasil pengamatan langsung CELIOS menunjukkan fakta berbeda. Selama periode tersebut, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia justru berada dalam fase kontraksi. Kontribusi porsi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami penurunan dari 19,25 persen pada kuartal I menjadi 18,67 persen pada kuartal II 2025—sebuah indikasi nyata tentang tren deindustrialisasi yang semakin parah. Hal ini diperparah oleh gelombang PHK massal serta meningkatnya biaya produksi di industri padat karya.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa audit ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas publik. "Kami menyerukan transparansi. Ada ketidaksesuaian antara data BPS dan kondisi nyata di lapangan," ujar Bhima menegaskan alasan mendasar di balik pengiriman surat ke badan dunia tersebut.
Senada dengan Bhima, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyoroti pentingnya data statistik yang bersih dari intervensi non-teknis demi menjaga kredibilitas perumusan kebijakan nasional. "Intervensi politik terhadap data statistik melanggar Fundamental Principles of Official Statistics dari PBB. Data yang tidak akurat bisa menyebabkan keterlambatan stimulus atau perlindungan sosial yang dibutuhkan," tegas Media, sembari mengingatkan bahwa data yang keliru akan memicu salah kaprah dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat.
Kejanggalan kalkulasi BPS ini juga dikritik tajam oleh Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda. Ia mempertanyakan logika di balik capaian pertumbuhan kuartal II yang lebih tinggi dibandingkan kuartal I, meskipun pada kuartal II tidak ada momentum pendorong konsumsi besar seperti bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. "Pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen di kuartal I, sementara indeks kepercayaan konsumen justru terus menurun dari Maret hingga Juni," ungkap Nailul mendasari keraguannya atas klaim lonjakan tersebut.
Atas berbagai kejanggalan indikator tersebut, CELIOS mendesak PBB untuk segera memfasilitasi peer review oleh pakar independen internasional serta memperketat penegakan standar transparansi data BPS agar tetap patuh pada kerangka Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus).
