JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menyuarakan sejumlah isu yang mereka anggap masih relevan dan berkaitan dengan kondisi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam seruan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @bemui_official, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup berbagai isu seperti ekonomi, korupsi, agraria, kebijakan pemerintah, otonomi daerah, penanganan bencana hingga keterlibatan TNI-Polri dalam ruang sipil. BEM UI menekankan bahwa aksi ini bukan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk memperpanjang seremoni perayaan kemerdekaan. Justru, mahasiswa menggunakan momentum sehari setelah HUT ke-81 RI untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan dalam kondisi yang mereka soroti.
Sebelum aksi berlangsung, Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyampaikan bahwa mahasiswa akan turun ke jalan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai keadaan Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Ia menjelaskan alasan pihaknya turun ke jalan sehari setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 RI. Ia mengatakan aksi tersebut bukan untuk merayakan kembali kemerdekaan, tetapi untuk mempertanyakan kondisi Indonesia setelah 81 tahun merdeka.
"Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" kata Yatalathof, dilansir dari sumber terkait.
Yatalathof kemudian menyoroti persoalan yang menurutnya berkaitan dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan suara. Ia menyebut adanya pemuda-pemudi yang ditangkap secara sewenang-wenang. Menurut Yatalathof, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Ia menyebut terdapat persoalan yang lebih luas mengenai kedaulatan.
"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," imbuhnya. Ia juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Yatalathof, pemerintahan tersebut dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya," kata dia. Pernyataan tersebut menjadi salah satu latar belakang yang menyertai delapan tuntutan BEM UI dalam aksi #MerebutKemerdekaan.
Delapan Tuntutan BEM UI pada Demo 18 Agustus 2026
Dalam aksi yang berlangsung hari ini, BEM UI membawa delapan tuntutan. Isinya mencakup persoalan tata kelola pemerintahan, ekonomi, agraria, kebijakan pembangunan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, penanganan bencana serta peran aparat keamanan. Berikut adalah delapan tuntutan utama:
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
- Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Wujudkan reforma agraria sejati
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
- Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
- Hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah
- Tetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores
- Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil
Aksi ini menjadi bentuk kepedulian BEM UI terhadap isu-isu penting yang dianggap masih belum terselesaikan. Dengan tema #MerebutKemerdekaan, BEM UI ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya sekadar dikenang, tetapi harus diperjuangkan dan direbut kembali.
.png)
