Pernyataan tersebut disampaikan Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla secara virtual dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/8/2026). Rakor yang dipimpin Menko Polkam RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, tersebut diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas LHK, TNI-Polri, BMKG, BNPB, dan instansi terkait.
Dalam rakor tersebut, Norsan memaparkan bahwa luas area yang terbakar di Kalbar saat ini telah mencapai 28.680,47 hektare dari total 8,31 juta hektare kawasan hutan. Tiga wilayah dengan kawasan gambut luas, yakni Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, dan Mempawah, menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat kerawanan tinggi saat cuaca kering.
Guna menanggulangi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar berkoordinasi intensif dengan BNPB untuk memadamkan api di lapangan serta mengajukan dukungan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Pelaksanaan hujan buatan tersebut kini tinggal menunggu keberadaan awan potensial untuk disemai.
Norsan berharap sinergi lintas sektor ini dapat mencegah dampak karhutla hebat sebagaimana yang pernah melanda Kalbar pada 2019.
Di samping upaya teknis, Gubernur meminta masyarakat mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Warga yang akan membuka lahan maksimal dua hektare diwajibkan melapor ke kepala desa, membuat sekat parit pembatas, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam agar tidak merambat ke kawasan lain.