 |
| Laporan penanganan karhutla di Kalimantan Barat |
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui dukungan anggaran daerah dan sinergi bersama Pemerintah Pusat.
Secara keseluruhan, dukungan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat mencapai Rp60 miliar. Dana ini dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2026, yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar sebesar Rp20 miliar dan bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan terdampak.
Skema dan Regulasi Bantuan Pemerintah Pusat
Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar disalurkan mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026. SE ini mengatur penggunaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain dalam rangka penanganan karhutla.
Berdasarkan ketentuan SE tersebut, anggaran dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan prioritas, seperti:
Operasional Pemadaman: Operasi pemadaman darat, metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar, logistik, serta makanan dan minuman bagi personel lapangan.
Manajemen Posko & Evakuasi: Operasional posko, distribusi logistik, dan proses evakuasi warga.
Kesehatan Masyarakat: Kesiapsiagaan dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak kabut asap, termasuk penyediaan bantuan medis, masker, vitamin, obat-obatan, hingga oksigen portabel.
Sarana & Prasarana: Pengadaan alat perlindungan diri (APD), pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, pembuatan sumur bor, kendaraan taktis pemadaman, motor trail, hingga penyewaan ekskavator.
Dukungan Relawan & Lingkungan: Pemberian insentif pemadaman bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan, serta pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar.
 |
| Gubernur Ria Norsan saat melakukan monitoring karhutla di Kubu Raya |
Sinergi dan Pengawasan Anggaran
Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja sama erat dari seluruh pihak.
"Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah dan bantuan dari Pemerintah Pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat penanganan di lapangan serta melindungi masyarakat dari dampak karhutla," tegas Gubernur.
Pemprov Kalbar memastikan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai aturan. Dalam kondisi tanggap darurat, bantuan dapat dianggarkan melalui BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjaga transparansi, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemprov Kalbar juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana sesuai mekanisme resmi yang berlaku.
Dengan alokasi anggaran Rp60 miliar ini, Pemprov Kalbar terus mengoptimalkan koordinasi seluruh sumber daya untuk menekan dampak karhutla serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak
