JAKARTA - Bertambahnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Langkah penghentian sementara (suspend) operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum cukup untuk mengatasi masalah keracunan MBG ini.
Bahkan menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, pertanggungjawaban tertinggi kasus keracunan MBG ini ada pada pundak Presiden Prabowo Subianto, selaku pencetus utama program tersebut.
"Justru kan seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan ini adalah Pak Prabowo Subianto."
"Karena apa? Ini program beliau dan beliau tetap memaksakan terkait dengan program ini," kata Fernando Emas dalam Program 'On Focus' dari Studio Tribunnews Solo di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).
Lebih lanjut, Fernando menilai respons pemerintah yang sekadar menghentikan sementara SPPG itu tidak mencerminkan keseriusan penanganan masalah keracunan MBG yang telah membahayakan nyawa anak-anak.
Fernando lantas mengharapkan Presiden Prabowo untuk dilaporkan terkait kasus keracunan MBG ini.
Selain dinilai tak serius dalam menangani masalah keracunan MBG, Fernando juga menilai Prabowo justru menganggap remeh.
Menurut Fernando masalah keracunan MBG ini tidak bisa hanya berujung pada sanksi suspend untuk SPPG. Namun harus dihentikan dan dilaporkan kepada pihak berwajib.
"Saya berharap justru yang pertama kali dilaporkan adalah Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Beliau yang tidak mau secara serius dan justru malah menganggap enteng terkait dengan persoalan ini."
"Terus kemudian bagaimana misalnya keseriusan dari pimpinan dari BGN, seharusnya mereka kalau ada persoalan-persoalan ini bukan tidak hanya cukup di disuspend, dihentikan sementara, dilakukan penyelidikan dan mereka harus dilaporkan ke pihak berwajib."
"Karena apa? Karena mereka sudah sangat berisiko terkait dengan nyawa para siswa yang mengkonsumsi (MBG) tersebut dan akibatnya mereka keracunan."
"Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo Subianto dan juga pimpinan BGN betul-betul serius merespons terkait dengan persoalan ini," tegas Fernando.
Fernando mengingatkan agar pemerintah tidak melihat kasus keracunan ini hanya dari sudut pandang statistik atau persentase kecil dari total penerima manfaat MBG.
Menurutnya, keselamatan tiap-tiap peserta didik harus menjadi prioritas utama negara.
"Jadi jangan dianggap sesuatu yang kecil dan dianggap hanya sepersekian persen dari program, dari berapa jumlah penerima manfaat, terus kemudian SPPG. "
"Jadi harus betul-betul diperhitungkan. Satu orang pun sangat berharga. Jadi harus harus kita lihatlah kepala-kepala negara di tempat lain sana."
"Jadi satu nyawa saja sangat berharga bagi mereka. Apalagi ini yang kalau saya tidak salah sudah sampai mencapai hampir apa sekitar 43.000 lebih yang mengalami keracunan ini. Jadi ini bukan persoalan serius," tambah Fernando.
Merespons berulangnya kasus keracunan massal di berbagai daerah, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyerukan penghentian total insiden tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan serta kesehatan satu anak, tidak boleh dikorbankan demi mengejar persentase keberhasilan program.
Persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai risiko kecil dalam pelaksanaan program yang menyasar anak-anak.
Ketua IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso menegaskan, keamanan pangan atau food safety harus menjadi perhatian utama dalam penyediaan makanan untuk anak.
Menurutnya, tujuan memberikan makanan untuk meningkatkan gizi anak, tidak boleh diikuti dengan munculnya korban keracunan.
Bahkan, bagi IDAI, satu anak yang sakit akibat makanan saja tidak dapat ditoleransi. Perhatian tersebut muncul karena kasus keracunan makanan dalam program MBG disebut bukan hanya terjadi sekali.
Dr Piprim menggambarkan bagaimana dalam satu kejadian saja jumlah anak yang terdampak dapat mencapai ratusan.
Situasi tersebut bahkan membuat ambulans harus membawa anak-anak ke rumah sakit.
“Melihat dalam satu episode saja, ratusan ya, bisa sampai 500 anak-anak sekolah keracunan MBG ya. Sampai kita lihat ambulans sibuk luar biasa angkut mereka ke rumah sakit ya,"ungkapnya pada media briefing virtual, Jumat (11/9/2026).
Menurut dr Piprim, kondisi tersebut menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi dunia kedokteran anak.
Sebab, anak yang menjadi korban bukan hanya menghadapi keluhan kesehatan sesaat.
Ia mencontohkan adanya anak yang sebelumnya dikenal cerdas dan menjadi wakil ketua OSIS, tetapi kemudian disebut mengalami kemunduran kesehatan secara drastis setelah diduga mengalami keracunan makanan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak keracunan tidak seharusnya hanya dilihat dari jumlah anak yang terdampak. Ada kondisi kesehatan anak yang harus diperhatikan secara individual.
Selain itu dalam pelaksanaan program berskala besar, jumlah kasus keracunan terkadang dapat terlihat kecil ketika dibandingkan dengan total jumlah penerima manfaat MBG.
Namun, cara pandang tersebut dinilai tidak tepat ketika yang menjadi korban adalah seorang anak.
Bagi keluarga, anak yang mengalami keracunan bukan sekadar angka dalam persentase.
Orang tua harus menghadapi langsung ketika kondisi kesehatan anak terganggu.
Dr Piprim menyoroti bagaimana seorang anak yang diduga mengalami keracunan dapat mengalami kemunduran pada fungsi kognitif dan kesehatannya.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa kecil persentase korban dibandingkan jumlah anak yang menerima makanan.
Satu anak yang sakit tetap merupakan satu anak yang harus dilindungi.
