Selamat pagi pembaca setia , hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (26/8) tentang usulan PPPK paruh waktu ditutup, data BKN memperlihatkan banyak PPPK paruh waktu ditolak, hingga DPR mendesak Presiden Prabowo menetapkan RPP Manajemen ASN. Simak selengkapnya!
1. Data Resmi BKN 10 Instansi Usulan PPPK Paruh Waktu Terbanyak Ditolak
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengungkap data mengenai jumlah usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang diajukan instansi.
Pada forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan, Senin (25/8), Prof Zudan menyebutkan, data BKN hingga 22 Agustus 2025, jumlah usulan formasi PPPK Paruh Waktu sudah mencapai 1.068.495 atau sekitar 78 persen dari total potensi sebanyak 1.370.523 orang.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Data Resmi BKN 10 Instansi Usulan PPPK Paruh Waktu Terbanyak Ditolak
Sebanyak 6.168 tenaga honorer database BKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu .
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman mengatakan usulan tersebut merupakan kebijakan Bupati Serang.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Berubah Status Saja, Gaji Sama
Pemerintah sudah menutup masa pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh instansi.
Diketahui, berdasar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPANRB ) Rini Widyantini Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, tahapan usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu ditenggat 25 Agustus 2025.
Surat Menteri Rini tersebut merupakan perpanjangan masa usulan PPPK Paruh Waktu, yang semula berakhir 20 Agustus 2025.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Usulan PPPK Paruh Waktu Ditutup, BKN Ungkap 6 Hambatan, Simak yang Terakhir
4. SK PPPK Tahap 1 Diserahkan, Dua Honorer K2 Bodong Ikut Dilantik, Fadlun: Nekat!
SK PPPK tahap 1 honorer DKI Jakarta sudah diserahkan pada 21 Agustus 2025. Menariknya, dari 2.703 pegawai non-ASN yang dilantik itu, terselip dua honorer K2 bodong.
Menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, dua honorer K2 bodong ini sebenarnya statusnya dalam proses pemeriksaan Inspektorat dan Biro hukum DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya di Bawah:
SK PPPK Tahap 1 Diserahkan, Dua Honorer K2 Bodong Ikut Dilantik, Fadlun: Nekat!
5. DPR Desak Presiden Prabowo Menetapkan RPP Manajemen ASN, Singgung Nasib PNS & PPPK
Komisi II DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah.
Regulasi ini sangat dinantikan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo," kata Aria Bima, pimpinan Komisi II DPR RI yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Aba Subagja, Senin (25/8).
Baca Selengkapnya di Bawah:
DPR Desak Presiden Prabowo Menetapkan RPP Manajemen ASN, Singgung Nasib PNS & PPPK