Provinsi Jambi, salah satu daerah di Sumatera yang kaya sumber daya alam, kini kembali menjadi sorotan nasional. Masyarakat dan tokoh lokal mendorong wacana pemekaran enam daerah baru yang diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Jika wacana ini terwujud, maka jumlah kabupaten/kota di Jambi akan bertambah dari 11 menjadi 17 wilayah administrasi.
Aspirasi ini bukanlah hal baru. Wacana pemekaran sudah bergulir sejak awal 2000-an, namun sering kali terhenti karena adanya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dari pemerintah pusat. Kini, isu ini kembali mengemuka karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, terutama mereka yang jauh dari ibu kota provinsi di Kota Jambi.
Masyarakat berharap pemekaran bisa menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, efisien, dan responsif terhadap persoalan lokal. Hal ini tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan ekonomi daerah.
Enam Daerah Baru yang Mengintip Kesempatan
Alasan di Balik Dorongan Pemekaran
Tantangan dan Hambatan Realisasi Pemekaran
Antara Harapan dan Realitas
Berdasarkan aspirasi masyarakat, berikut enam daerah yang masuk daftar wacana pemekaran Provinsi Jambi:
-
Kabupaten Tabir Raya
Pemekaran dari Kabupaten Merangin, dengan pusat di wilayah Tabir atau Bangko. Wilayah ini memiliki potensi perkebunan dan hasil bumi, tetapi jaraknya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan membuat masyarakat menginginkan daerah otonomi sendiri.
-
Kabupaten Renah Pamenang
Juga dari Merangin, mencakup Kecamatan Pamenang dan sekitarnya. Dengan populasi yang terus bertambah, masyarakat menilai daerah ini sudah cukup layak berdiri sendiri sebagai kabupaten baru.
-
Kabupaten Jambi Barat
Pemekaran dari Kabupaten Tebo, dengan Muara Tabir sebagai pusatnya. Wilayah ini dikenal memiliki potensi pertanian dan perikanan, namun akses jalan masih sangat terbatas.
-
Kabupaten Bungo Timur
Pemekaran dari Kabupaten Bungo. Wilayah ini mencakup Bathin II Pelayang dan beberapa kecamatan lainnya. Dengan aktivitas ekonomi yang cukup padat, wacana pemekaran disambut hangat masyarakat setempat.
-
Kabupaten Tanjung Jabung Tengah
Berasal dari gabungan Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Daerah ini strategis karena berada di kawasan pesisir, dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.
-
Kota Sungai Penuh Baru
Pemekaran dari Kota Sungai Penuh. Fokus utamanya adalah Kecamatan Lempur dan Kayu Aro. Daerah ini terkenal dengan potensi pariwisata alam, terutama Danau Kerinci dan perkebunan teh Kayu Aro.
Jika keenam wilayah ini disetujui, Jambi akan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Sumatera, sekaligus memperkuat perannya sebagai daerah strategis di Sumatera bagian tengah.
Ada beberapa alasan kuat mengapa aspirasi pemekaran Jambi terus menguat:
-
Kesenjangan Pembangunan
Wilayah pesisir dan pedalaman sering merasa tertinggal dibandingkan daerah sekitar Kota Jambi dan Batanghari.
-
Akses Layanan Publik
Jarak ke pusat pemerintahan provinsi membuat masyarakat sulit mengakses layanan administrasi, kesehatan, maupun pendidikan.
-
Potensi Sumber Daya Alam
Daerah pemekaran memiliki sumber daya alam melimpah: perkebunan sawit di Tebo, hasil tambang di Merangin, hingga pariwisata di Kerinci.
-
Identitas Kedaerahan
Masyarakat di Tabir, Pamenang, hingga Lempur merasa memiliki identitas budaya yang khas, sehingga pemekaran dipandang bisa memperkuat jati diri lokal.
Meski aspirasi kuat, pemekaran Jambi tidak lepas dari hambatan besar. Hingga kini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium DOB, sehingga pemekaran belum bisa dijalankan. Selain itu, ada beberapa tantangan lain:
-
Kesiapan Anggaran – Pemekaran membutuhkan biaya besar untuk membangun kantor pemerintahan, infrastruktur dasar, dan fasilitas pelayanan publik.
-
SDM dan Birokrasi – Ketersediaan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten masih menjadi kendala, terutama di wilayah pedalaman.
-
Risiko Politik – Pemekaran sering kali ditarik ke ranah politik, sehingga dikhawatirkan hanya menguntungkan segelintir elit.
-
Kekhawatiran Efisiensi – Alih-alih mempercepat pembangunan, ada risiko pemekaran justru menambah beban anggaran daerah.
Wacana pemekaran Jambi dengan enam daerah baru jelas mencerminkan harapan besar masyarakat untuk pembangunan yang lebih merata. Jika terealisasi, Jambi bisa bertambah menjadi 17 kabupaten/kota dan menjadikan masyarakat di pedalaman serta pesisir lebih dekat dengan pusat pelayanan.
Namun, keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan anggaran, perencanaan yang matang, serta komitmen pemerintah dalam menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Hingga kini, masyarakat masih menanti apakah pemekaran ini akan benar-benar diwujudkan, atau kembali menjadi wacana yang hilang ditelan waktu.***(Lisyah)