- Berikut ini Contoh teks editorial terbaru tentang Ekonomi 2025 beserta strukturnya, cocok dijadikan referensi belajar kelas 8 SMP.
Teks editorial adalah teks yang ditulis berdasarkan opini atau pendapat penulis mengenai suatu masalah yang terjadi di masyarakat secara umum.
Namun, teks editorial tidak ditulis oleh sembarangan orang saja, teks ini ditulis dari orang terpercaya seperti pimpinan redaksi suatu media massa yang sudah berpengalaman di bidang jurnalistik.
Itu sebabnya teks editorial sering ditemukan di koran, ditulis berdasarkan opini dan tercantum juga nama penulisnya di situ.
Jika dilihat secara sekilas teks ini mirip seperti teks eksplanasi karena pada teks editorial terdapat terdapat tiga struktur yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi dan penegasan ulang pendapat atau reiteration.
Tujuan dari teks editorial adalah untuk mengajak para pembaca merenungkan sedikit isu atau masalah yang terjadi di masyarakat sambil memberikan pandangan positif mereka yang bersifat logis, faktual dan argumentatif.
Berikut di bawah ini contoh teks editorial terbaru tentang Ekonomi 2022 beserta strukturnya, cocok dijadikan referensi belajar kelas 8 SMP.
Teks 1
Ganti Beberapa Kursi Kementrian, Ekonomi Ikut Terdampak
(Tesis)
Susunan tim ekonomi di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau “Jokowi” dalam Kabinet baru beliau nampak kurang maksimal dari yang diperkirakan sehubung dengan adanya tuntutan persaingan yang tengah dihadapi oleh Presiden dari enam partai koalisinya.
Bahkan dengan cara pengangkatan Sri Mulyani Indrawati kembali sebagai menteri keuangan, stabilitas makroekonomi nampak tengah menjadi tema sentral pada tim ekonomi baru. Memang benar stabilitas makro ekonomi bukan hal segalanya.
Namun dengan tidak adanya tingkat minimum dari stabilitas makro ekonomi tak ada hal lain pada ekonomi yang akan berlangsung sebab bisnis hampir mustahil dalam membuat perhitungan risiko yang masuk akal.
Banyak yang percaya jika Sri Mulyani yang menjadi manajer fiskal sera dewan gubernur Bank Indonesia waktu ini juga menjadi manajer moneter.
Negara Indonesia akan mempunyai manajemen makroekonomi yang kuat serta kohesif. Khususnya di dalam hal menghadapi perlambatan ekonomi global, ketidakpastian serta meningkatnya proteksionisme perdagangan di kawasan Indonesia dan dapat menjangkau dunia.
(Argumentasi)
Tetapi, bahkan lebih menggembirakan lagi jika Jokowi tak mengalihkan pengelolaan perdagangan luar negeri ke Kementerian Luar Negeri, seperti berbagai spekulasi yang beredar. Beliau juga tak mendirikan kementerian investasi. Beliau mempertahankan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta pemimpinnya yang dijadikan sebagai bagian dari kabinetnya.
Presiden tak memposisikan urusan investasi di bawah pengawasan menteri urusan kelautan yang juga nantinya akan mengawasi kementerian dengan tanggung jawab dalam energi serta sumber daya mineral, perikanan, pariwisata serta transportasi. Luhut Pandjaitan pun diangkat kembali menjadi menteri koordinator.
Sebagai menteri koordinator yang mengurus kelautan dalam waktu empat tahun terakhir, Pandjaitan merupakan seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat yang juga dikenal dengan sebutan “Bpk. Doer “. Orang kepercayaan Jokowi yang tak masuk akal namun tidak ragu – ragu melibas kekakuan birokrasi guna menyelesaikan sesuatu.
Beralih di dalam catatan negatif, Presiden juga menunjuk Airlangga Hartanto yakni ketua Partai Golkar untuk dijadikan sebagai kepala menteri ekonomi tak mungkin berkontribusi banyak dalam mengkoordinasikan serta mempercepat reformasi struktural ekonomi.
Terkecuali jika Jokowi memberikan portofolio ini mandat serta otoritas yang lebih kuat guna memastikan menteri lain dalam menangani ekonomi urusan yang sesuai dengan garis Presiden.
Kurangnya wewenang serta tumpang tindih hukum dan juga peraturan membuat Darmin Nasution yang menjawab sebagai kepala menteri ekonomi sebelumnya, hampir tak memiliki kuasa dalam mengelola menteri lain yang berada di bawah pengawasannya.
(Penegasan Ulang)
Walaupun menteri lain yang memiliki tanggung jawab di dalam bidang industri, perdagangan, tenaga kerja, perikanan, pertanian, serta perencanaan pembangunan nasional merupakan perwakilan dari berbagai partai koalisi akan memberi mereka keuntungan asal keraguan itu.
Banyak yang berpikir Jokowi sudah mengambil pelajaran besar melihat pembentukan Kabinet yang pertama serta sudah memeriksa kepemimpinan anggota, kemampuan, dan juga pengalaman manajerial.
Namun pada akhirnya, aset fundamental asal tim ekonomi merupakan kepercayaan publik pada integritasnya. Membangun berdasarkan aset tersebut akan membuatnya sangat mudah guna menjual reformasi kebijakan ke pasar.
Terutama dalam komunitas bisnis. Kurangnya keyakinan dalam tim ekonomi pada kalangan pebisnis akan menimbulkan masalah pada pembuatan kebijakan serta aimplementasi.
Keyakinan publik juga memiliki peran penting untuk para menteri dalam menangani urusan ekonomi guna memperoleh konsensus politik di DPR sebab banyak reformasi yang harus melewati badan legislatif.
Teks 2
Kemiskinan dan Ketimpangan
(Tesis)
Kemiskinan dan ketimpangan merupakan sesutu yang sudah tidak asing lagi di Negeri ini. Sejak jaman dahulu, dimana Indonesia baru merdeka kemiskinan adalah ancaman yang paling berbahaya selain perang tentunya. Dari kemiskinan tersebutlah pada akhirnya terlahirlah ketimpangan, perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin.
(Argumentasi)
Pada era baru atau modern, kemiskinan masih tetap menjadi hal yang menakutkan. Alih-alih angka kemiskinan menurun pada masa pemerintahan Jokowi, pada nyatanya daya beli masyarakat semakin melemah. Justru hal ini dianggap tidak berbanding lurus.
(Penegasan Ulang)
Pemerintah seharusnya dapat melihat dengan jeli dari mana akar permasalahan kemiskinan muncul, apakah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, atau barangkali masyarakat Indonesia sebagian besar bersifat malas.
Mau tidak mau persoalan mengenai kemiskinan dan ketimpangan haruslah diselesaikan dengan serius, sebab setiap orang yang tinggal di negeri ini memiliki kesempatan untuk hidup bahagia.
Teks 3
Kenaikan TDL Bukan Lagi Masalah
(Tesis)
Mulai 1 Januari 2017, PT PLN (Persero) menaikkan tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) yang dinilai tidak layak menikmati subsidi. Terhitung mulai 1 Juli 2017, tarif mereka akan disesuaikan bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya yang mengalami penyesuaian tiap bulan.
Maka secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga mampu 900 VA akan mengalami kenaikan dari Rp 605 menjadi Rp 791 per 1 Januari 2017, Rp 1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp 1.352/kWh per 1 Mei 2017. Kenaikan tarif dilakukan bertahap, mulai 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.
Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya. Jika mengikuti tarif listrik 12 golongan tarif nonsubsidi per 1 Januari 2017, maka tarifnya sebesar Rp 1.467,28/kWh.
(Argumentasi)
Kenaikan tarif tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi secara tepat sasaran. Secara teori subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, tetapi, pada kenyataannya sebagian besar yang menerima subsidi ialah golongan menengah keatas.
Sebanyak 74 persen subsidi listrik dinikmati oleh golongan mampu. Pencabutan subsidi bagi pengguna listrik 900 VA diharapkan dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara dan anggaran tersebut dapat digunakan secara tepat.
Kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan secara bertahap semoga dapat mengurangi dampak yang signifikan bagi masyarakat dan dapat mencegah inflasi jangka pendek. Seharusnya pengguna listrik 900 VA yang subsidinya dicabut tidak perlu khawatir tagihannya akan naik. Pengeluaran listrik hanyalah sebagian kecil dari total pengeluaran. Bukannya tidak akan berpengaruh, tapi ini dampaknya kecil. Bagi golongan mampu kenaikan listrik ini tidak akan mengubah kesejahteraan mereka.
(Penegasan Ulang)
Kenaikan tarif dasar listrik bagi pengguna listrik 900 VA ini seharusnya tidak perlu menjadi permasalahan yang diperpanjang karena tidak terlalu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah harus kita dukung karena tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan asal-asalan. Pastinya pemerintah sudah mempertimbangkan banyak hal untuk kebaikan bersama.
Teks 4
Ganti Beberapa Kursi Kementrian, Ekonomi Ikut Terdampak
(Tesis)
Susunan tim ekonomi dalam Presiden Joko Widodo atau “Jokowi” di Kabinet baru beliau tampak kurang maksimal dari yang diperkirakan sehubungan dengan tuntutan persaingan yang dihadapi Presiden dari enam partai koalisinya.
Bahkan dengan mengangkat kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan, stabilitas makroekonomi tampaknya menjadi tema sentral dari tim ekonomi baru. Memang benar stabilitas makro ekonomi bukanlah segalanya. Tetapi tanpa tingkat minimum stabilitas makro ekonomi tidak ada hal lain dalam ekonomi yang akan terjadi karena bisnis hampir mustahil untuk membuat perhitungan risiko yang masuk akal.
Banyak yang yakin bahwa Sri Mulyani sebagai manajer fiskal dan dewan gubernur Bank Indonesia saat ini sebagai manajer moneter. Negara ini akan memiliki manajemen makroekonomi yang kuat dan kohesif. Terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, ketidakpastian dan meningkatnya proteksionisme perdagangan di seluruh Indonesia serta bisa menjangkau dunia.
(Argumentasi)
Namun, bahkan lebih menggembirakan lagi bahwa Jokowi tidak mengalihkan pengelolaan perdagangan luar negeri ke Kementerian Luar Negeri, seperti beberapa spekulasi yang beredar. Dia juga tidak mendirikan kementerian investasi. Dia mempertahankan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemimpinnya sebagai bagian dari kabinetnya.
Presiden tidak menempatkan urusan investasi di bawah pengawasan menteri urusan kelautan yang juga akan mengawasi kementerian yang bertanggung jawab untuk energi dan sumber daya mineral, perikanan, pariwisata dan transportasi. Luhut Pandjaitan diangkat kembali sebagai menteri koordinator.
Sebagai menteri koordinator urusan kelautan selama empat tahun terakhir, Pandjaitan adalah seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat telah dikenal sebagai “Bpk. Doer”. Orang kepercayaan Jokowi yang tidak masuk akal tetapi tidak ragu-ragu melibas kekakuan birokrasi untuk menyelesaikan sesuatu.
Beralih pada catatan negatif, Presiden menunjuk Airlangga Hartanto yaitu ketua Partai Golkar sebagai kepala menteri ekonomi tidak mungkin berkontribusi banyak untuk mengoordinasikan dan mempercepat reformasi struktural ekonomi. Kecuali Jokowi memberikan portofolio ini mandat dan otoritas yang lebih kuat untuk memastikan menteri lain menangani ekonomi urusan sesuai dengan garis Presiden.
Kurangnya wewenang dan tumpang tindih hukum dan peraturan membuat Darmin Nasution, kepala menteri ekonomi sebelumnya, hampir tidak berdaya untuk mengelola menteri lain di bawah pengawasannya.
(Penegasan Ulang)
Namun meskipun menteri lain yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, industri, perikanan, tenaga kerja, pertanian, dan perencanaan pembangunan nasional adalah perwakilan dari partai-partai koalisi akan memberi mereka keuntungan dari keraguan tersebut.
Banyak yang berpikir Jokowi telah mengambil pelajaran besar dari pembentukan Kabinet pertamanya dan telah memeriksa kepemimpinan anggota, kemampuan, dan pengalaman manajerial.
Pada akhirnya, aset fundamental dari tim ekonomi adalah kepercayaan publik terhadap integritasnya. Membangun berdasarkan aset ini akan membuatnya lebih mudah untuk menjual reformasi kebijakan ke pasar. Khususnya komunitas bisnis. Kurangnya kepercayaan pada tim ekonomi di kalangan pebisnis akan menyebabkan masalah dalam pembuatan kebijakan dan implementasi.
Kepercayaan publik juga sangat penting bagi para menteri yang menangani urusan ekonomi untuk mendapatkan konsensus politik di DPR karena banyak reformasi harus melalui badan legislatif.
Teks 5
Angka Pengangguran di Indonesia Semakin Melonjak
(Tesis)
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang melambat kini memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Data yang dilansir Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan pelemahan ekonomi memberikan dampak melonjaknya angka pengangguran.
Angka pengangguran pada kuartal III tahun 2015 mencapai 7,56 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus bekerja keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat.
Percepatan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini disebabkan banyaknya sektor lapangan kerja yang ada mengalami penurunan daya serap.
Sektor paling besar yang mengalami penurunan adalah pertanian. Dalam kurun waktu terakhir, mengalami penurunan daya serap dari 38,97 juta orang menjadi 37,75 orang. Penurunan tersebut mencapai 1,2 juta orang.
(Argumentasi)
Di sinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang gelagapan. Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah.
Faktor melambatnya ekonomi global memang ikut mempengaruhi ekonomi nasional. Namun, tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini.
Intinya pemerintah harus tetap optimistis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendesak yang harus dilaksanakan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Hal ini bisa dilaksanakan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan banyak proyek pembangunan infrastruktur.
Pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proyek infrastruktur. Hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan.
(Penegasan Ulang)
Untuk itu pemerintah harus segera memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Jangan sampai permasalahan perekonomian dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut.
Itulah contoh teks editorial terbaru tentang ekonomi 2022 beserta strukturnya, cocok dijadikan referensi belajar kelas 8 SMP.***