Jakarta, IDN Times- Industri kripto di Amerika Serikat (AS) saat ini berada di persimpangan penting. Populeritas aset digital terus meningkat, namun ketidakpastian regulasi masih menghantui.
Di satu sisi, kripto dianggap sebagai inovasi keuangan yang dapat membawa efisiensi baru. Di sisi lain, risiko politik dan potensi perubahan kebijakan setiap pergantian pemerintah menimbulkan keraguan bagi investor maupun pelaku industri.
Pada situasi ini, Partai Demokrat di Senat AS mulai mengambil langkah strategis. Mereka menegaskan keinginan untuk duduk di meja perundingan, memastikan suara dan kepentingan mereka ikut membentuk arah regulasi aset digital ke depan.
Salah satu risiko terbesar bagi masa depan aset digital di Amerika Serikat adalah konflik politik. Perubahan kekuasaan berpotensi memicu perubahan kebijakan hingga pencabutan regulasi yang sudah berjalan.
Untuk menghindari ketidakpastian tersebut, sekelompok senator Partai Demokrat mendorong agar suara mereka lebih dihargai dalam pembahasan regulasi kripto.
1. Kerangka kebijakan baru
Sebanyak 12 senator Partai Demokrat merilis kerangka kebijakan yang berisi syarat-syarat agar mereka mendukung rancangan undang-undang struktur pasar aset digital yang saat ini dibahas di Kongres. Syarat utama adalah keterwakilan di lembaga pengawas Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang masing-masing memiliki lima kursi komisaris dengan batas maksimal tiga kursi per partai.
Selain itu, mereka juga menuntut perlindungan konsumen, kejelasan yurisdiksi antara SEC dan CFTC, aturan jelas bagi penerbit serta platform perdagangan, pengawasan agar kripto tidak digunakan untuk tindak kejahatan finansial, serta ketentuan etika untuk mencegah konflik kepentingan politik. Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap rancangan undang-undang Partai Republik sekaligus sinyal keterbukaan untuk mencapai kesepakatan bipartisan.
2. Dukungan dari senator pro-kripto
Kelompok senator ini mencakup Ruben Gallego, Mark Warner, Kirsten Gillibrand, Cory Booker, hingga Raphael Warnock. Beberapa di antaranya sebelumnya mendukung undang-undang bipartisan terkaitstablecoin. Posisi mereka sebagaipemilih yang tidak menentumembuat kelompok ini menjadi kunci dalam menentukan arah legislasi kripto.
Dalam surat resminya, Gallego menegaskan pentingnya proses regulasi yang seimbang. "Hanya proses bipartisan yang dapat menghasilkan aturan berkelanjutan, memberikan stabilitas, serta legitimasi jangka panjang bagi pasar aset digital," katanya.
3. Mengapa penting?
Regulasi kripto yang hanya didorong oleh satu partai berpotensi runtuh ketika kekuasaan berpindah. Dengan melibatkan Partai Demokrat sejak awal, peluang terciptanya kerangka hukum yang stabil, bipartisan, dan mampu bertahan menghadapi siklus politik menjadi lebih besar.
Bagi pelaku pasar, kesepakatan bipartisan akan mengurangi ketidakpastian regulasi. Investor, penerbit token, maupun bursa kripto bisa beroperasi dengan kejelasan hukum yang lebih jelas, tanpa takut akan perubahan mendadak setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.
4. Menuju regulasi yang lebih pasti
Tuntutan Partai Demokrat dianggap wajar: kursi di SEC dan CFTC, kejelasan aturan, perlindungan konsumen, serta pencegahan penyalahgunaan aset digital. Jika disepakati, kerangka ini bisa menjadi dasar regulasi kripto yang kuat di AS.
Keterlibatan kedua belah pihak sejak sekarang dapat menjadi "asuransi murah" terhadap risiko pembalikan kebijakan di masa depan, sekaligus memberi arah yang lebih jelas bagi pertumbuhan ekosistem kripto global.
Dengan bergabungnya Partai Demokrat dalam proses legislasi, harapan terhadap regulasi kripto yang lebih stabil dan berkelanjutan semakin terbuka. Kesepakatan bipartisan diyakini mampu memberikan kepastian hukum, melindungi investor, serta mendorong pertumbuhan industri aset digital di Amerika Serikat.
4 Koin Kripto yang Harus Diperhatikan Investor di Sisa Tahun Ini 4 Cara Aman Belajar Kripto Tanpa Mengalami Kerugian Besar 4 Hal yang Harus Diperiksa Sebelum Berinvestasi di Proyek Kripto Terbaru