Setahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto belum pernah sekali pun melakukan kunjungan langsung ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Padahal, proyek strategis nasional ini merupakan salah satu kelanjutan dari program pemerintahan sebelumnya yang kini memasuki tahap kedua pembangunan.
Selama setahun terakhir, perhatian masyarakat terhadap kelanjutan proyek IKN tetap tinggi, khususnya setelah pemerintahan Prabowo menyatakan akan melanjutkan pembangunan kota pemerintahan baru tersebut. Namun hingga 20 Oktober 2025, belum ada laporan resmi mengenai kunjungan lapangan kepala negara ke lokasi proyek IKN.
1. Pemerintahan Prabowo melakukan penyesuaian terhadap proyek IKN
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Namun, menurut pria yang akrab disapa AHY, proyek tersebut akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian, mengingat pemerintahan Prabowo juga memiliki berbagai prioritas pembangunan lain di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami akan melanjutkan IKN tentu dengan beberapa penyesuaian karena juga memiliki prioritas-prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia," katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan bahwa keterbatasan dana juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proyek pembangunan, termasuk IKN. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan.
"Kami juga selalu menghadapi anggaran yang terbatas, tentu tidak pernah ada istilah tak terbatas dalam hal anggaran. Oleh karena itu, kami juga perlu melakukan beberapa penyesuaian," kata AHY.
AHY Mendorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tetap di Kota Baru2. Akhirnya menyetujui anggaran sebesar 48,8 triliun hingga tahun 2029
Pada berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan pembangunan IKN. Ia bahkan telah menyetujui anggaran tahap kedua sebesar Rp48,8 triliun untuk masa 2025-2029.
Keputusan itu diumumkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah menghadiri rapat khusus di Istana Presiden pada 21 Januari 2025. Anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukungnya.
"Rp 48,8 triliun dana tersebut telah Bapak Presiden setujui untuk dialokasikan di OIKN guna menyelesaikan hal tersebut," kata Basuki.
Selain membangun infrastruktur baru, dana tersebut juga digunakan untuk perawatan dan pengelolaan fasilitas serta prasarana yang telah selesai dibangun. Pengelolaan kini menjadi tanggung jawab Otorita IKN, setelah sebelumnya diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman.
3. Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028
Prabowo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pembaruan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, salah satu poinnya menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
"Perencanaan dan pengembangan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028," demikian tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 di lampirannya, dikutip Jumat (19/9/2025).
Prabowo menetapkan tujuan pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang pada tahun 2025.
"Jumlah pegawai negeri sipil yang dipindahkan dan/atau ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," demikian isi lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Pelaksanaan pemerintahan di IKN juga didukung oleh penerapan sistem kota pintar yang diharapkan telah berjalan sebesar 25 persen. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan dua langkah utama, yaitu pemindahan pegawai negeri dan komponen pertahanan-keamanan ke Nusantara, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas di wilayah tersebut.