DPRD Kabupaten Bandung Fokus pada Penyusunan RAPBD 2026
Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung sedang melakukan pembahasan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Proses ini menjadi fokus utama bagi pihak legislatif dalam memastikan anggaran yang diajukan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara penghematan dan pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr. HM. Akhiri Hailuki, mengungkapkan bahwa postur APBD 2026 yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD menunjukkan semangat bersama untuk melakukan pengetatan anggaran. Namun, ia menekankan bahwa langkah penghematan ini tidak boleh sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang penting bagi masyarakat.
"Gerakan penghematan anggaran ini hendaknya jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat," ujarnya pada Jumat, 14 November 2025. Menurutnya, jika pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terganggu, maka akan berdampak pada ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, Hailuki juga menyampaikan pentingnya menjaga spirit etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyoroti adanya pengurangan Tunjangan Tetap Pegawai (TPP) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bisa berdampak pada motivasi kerja ASN.
"Oleh karena itu, pengurangan TPP jangan terlalu besar agar motivasi kerja ASN tetap terjaga dibarengi dengan reward and punishment yang sepadan," ujarnya. Dengan demikian, ASN tetap memiliki semangat dan komitmen dalam menjalankan tugasnya.
Mendorong Inovasi dan Kerja Sama Publik-Swasta
Dalam konteks berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang digunakan untuk meringankan beban fiskal, Hailuki menyarankan agar pemerintah daerah lebih aktif dalam mendorong berbagai kreasi inovasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah melalui pola kerja sama antara pihak publik dan swasta (public private partnership/PPP).
"Kerja sama ini bisa diterapkan dalam berbagai sektor, misalnya dalam hal pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan harus didorong skema kerja sama operasi (KSO)," katanya. Dengan adanya KSO, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien dan berkualitas.
Hailuki menegaskan bahwa KSO harus dilakukan dengan lembaga yang profesional dan sektor privat. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan, atau excellent public services.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Selain itu, Hailuki juga menyoroti pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Dengan adanya penambahan PAD, maka anggaran daerah akan lebih stabil dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
Kesimpulan
Dari berbagai aspek yang disampaikan, Hailuki menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 perlu dilakukan secara proporsional dan bijaksana. Penghematan anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan dasar dan motivasi ASN. Selain itu, inovasi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pendapatan daerah.