Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola hubungan antara pendanaan politik dan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah. Lembaga antirasuah itu menemukan adanya dugaan balas budi kepada pihak yang membantu pendanaan saat pilkada melalui pemberian akses terhadap proyek-proyek pemerintah setelah kandidat terpilih.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak lahir dari satu faktor tunggal. Menurut dia, praktik ini dipengaruhi berbagai aspek, mulai dari integritas individu hingga kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Meski demikian, KPK mengakui tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pilkada menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi kepala daerah.
"KPK sempat menemukan hubungan antara dukungan pendanaan untuk maju pada pemilu atau pilkada dengan upaya kepala daerah terpilih dalam memperoleh keuntungan setelah menjabat," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (18/7).
Sebagai contoh, KPK menyoroti perkara Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Dalam kasus ini, terdapat dugaan pihak yang menjadi penyandang dana politik kemudian memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Temuan serupa juga ditemukan dalam perkara Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim. "Pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses kepala daerah diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya terpilih,” kata Budi.
KPK menyatakan pola itu sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK. Kajian ini menunjukkan tingginya biaya kampanye dan biaya politik merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, karena menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.
Berdasarkan temuan itu, KPK mengusulkan pemerintah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye, salah satunya melalui penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu.
Menurut Budi, usulan itu diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung kandidat selama mengikuti kontestasi politik.
"Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan ini diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan," ujarnya.
KPK menyampaikan usulan tersebut setelah 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sepanjang 2025 hingga 18 Juli 2026.
Pada 2025, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan modus yang berbeda-beda.
Sementara sepanjang 2026 hingga 18 Juli, kepala daerah yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ialah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab korupsi di kalangan kepala daerah antara lain:
-
Biaya politik yang sangat tinggi – Biaya kampanye dan pengeluaran lainnya sering kali menjadi beban besar bagi calon kepala daerah. Hal ini membuat mereka cenderung mencari sumber pendanaan yang tidak transparan atau tidak sesuai aturan.
-
Ketergantungan pada pendanaan swasta – Banyak kepala daerah bergantung pada dukungan finansial dari pihak swasta. Pendanaan ini sering kali datang dengan imbalan tertentu, seperti akses proyek pemerintah atau penunjukan kontraktor tertentu.
-
Kelemahan sistem pengawasan – Sistem pengawasan internal dan eksternal sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah praktik korupsi. Hal ini memberi ruang bagi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.
-
Integritas individu yang rendah – Beberapa kepala daerah memiliki integritas yang rendah, sehingga mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Untuk mencegah korupsi di lingkungan kepala daerah, KPK mengusulkan beberapa langkah penting:
-
Meningkatkan peran negara dalam pembiayaan kampanye – Dengan memberikan bantuan anggaran langsung kepada peserta pemilu, KPK berharap dapat mengurangi ketergantungan mereka pada sumber pendanaan yang tidak jelas.
-
Memperkuat sistem pengawasan – KPK merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar lebih efektif dalam mencegah korupsi.
-
Meningkatkan transparansi pengelolaan dana kampanye – Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dan lembaga pengawas dapat lebih mudah mengawasi penggunaan dana kampanye.
-
Meningkatkan kesadaran masyarakat – Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga menjadi fokus KPK.
Beberapa kasus korupsi yang terjadi di kalangan kepala daerah antara lain:
-
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko – Diduga menerima dana kampanye dari pihak swasta dan memberikan akses proyek pemerintah kepada mereka.
-
Bupati Langkat Syah Afandin – Terlibat dalam skandal dana kampanye yang diduga disalurkan melalui tim suksesnya.
-
Gubernur Riau Abdul Wahid – Diduga terlibat dalam kasus korupsi dengan modus yang berbeda dari rekan-rekannya.
-
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis – Ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi berdasarkan hasil operasi tangkap tangan.
Dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap, KPK terus berupaya memperbaiki sistem dan meningkatkan pengawasan guna mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan.